Network
Wapres berharap keluarga Indonesia terus memperkaya pengetahuan tentang pemenuhan gizi dan pengasuhan anak agar optimal.
“Saya minta petugas kesehatan untuk menyediakan informasi yang mudah dipahami dan lengkap terkait hal tersebut, baik secara langsung maupun melalui portal-portal digital,” ujarnya.
"Selain itu juga agar kembali memanfaatkan layanan di posyandu dan puskesmas untuk memantau kesehatan ibu hamil, serta pertumbuhan dan perkembangan anak," lanjut Ma'ruf Amin.
Sementara itu, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo mengungkapkan kondisi kependudukan Indonesia saat ini mengalami titik balik dikarenakan program Keluarga Berencana selama ini sudah sukses mengantarkan kepada TFR (Total Fertility Rate) Nasional di angka 2,14.
“Sehingga tantangan tidak lagi terfokus pada pengendalian kuantitas penduduk,” kata Hasto.
Menurut Hasto, kualitas penduduk dan kualitas keluarga juga memegang peranan penting dalam pemanfaatan kesempatan bonus demografi yang harus dapat ditransformasikan menjadi bonus kesejahteraan. Karena celah bonus demografi akan berakhir sekitar tahun 2035.
Baca Juga: Harganas 2023: Provinsi Banten Raih 6 Penghargaan Program Bangga Kencana BKKBN
“Indonesia telah mengalami tren penurunan prevalensi stunting yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, namun masih berasa di atas ambang batas standar WHO, sehingga masih berkategori darurat stunting,” ucapnya.
"BKKBN, melalui Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Angka Stunting Indonesia tahun 2021-2024 (RAN Pasti), telah menterjemahkan lima pilar Stranas dan disempurnakan dengan penyediaan data keluarga berisiko stunting, pendampingan keluarga berisiko stunting, pendampingan calon pengantin, surveilans keluarga dan audit kasus stunting," ujar Hasto Wardoyo.***
