PANDEGLANG, (KB).- Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam organisasi HMI dan GMNI menggelar unjuk rasa di depan Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Pandeglang, Selasa (21/1/2020).
Mereka menilai ada dugaan kolaborasi antara Dinkes dan pengusaha dalam proyek pembangunan Puskesmas Cibitung. Sebab, sejak ambruknya fisik bangunan puskesmas sampai sekarang tidak ada tindakan atau reaksi tegas dari Dinkes untuk menegur pelaksana proyek.
Korlap aksi dari GMNI Pandeglang Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, proyek pembangunan Puskesmas Cibitung yang dilaksanakan CV Amirah Putri Firmansyah terkesan kurang maksimal, sehingga sekarang kondisi bangunannya ambruk.
Meski terjadi bangunan ambruk, namun Dinkes tidak melakukan tindakan konkret kepada kontraktor dan konsultan pengawas.
”Meski kontraktor berjanji akan melakukan perbaikan, itu adalah sebuah kewajiban kontraktor. Tetapi dinkes tidak memberikan sanksi tegas terhadap pelaksananya,” kata Tubagus Afandi.
Ia mengatakan, proyek pembangunan Puskesmas Cibitung itu sudah dilakukan PHO dan dibayarkan 100 persen. Namun, hasil pekerjaannya kurang maksimal. Namun anehnya pembayaran pekerjaan dianggap 100 persen. Padahal bangunan pagar puskesmas itu retak hingga terjadi ambruk total.
”Atas kejadian tersebut, kami minta aparat penegak hukum untuk menyelidiki ambruknya proyek Puskesmas Cibitung," ucapnya.
Menurut dia, anggaran yang digunakan untuk pembangunan Puskesmas Cibitung itu nilainya cukup fantastis. Namun, kualitas bangunan buruk hingga pagar puskesmas mengalami kerusakan. Menurut Tubagus Afandi, kejadian itu diduga telah merugikan kerugian keuangan negara.
”Kami minta aparat penegak hukum memanggil PPTK, PPK, konsultan pengawas, pelaksana kegiatan dan Kepala Dinkes Pandeglang. Periksa sejumlah pihak terkait itu dalam proyek pembangunan Puskesmas Cibitung,” tuturnya.
Koordinator aksi HMI Pandeglang, Fikri Anizar Albar mendesak Pemkab Pandeglang memberikan sanksi tegas terhadap CV Amirah Putri Firmansyah sebagai pelaksana kegiatan dan PT Sinergi Visitama Konsultan sebagai konsultan pengawas pembangunan. Sebab, pihak tersebut yang terkait dengan proyek Puskesmas Cibitung.
”Selain itu, kami juga mendesak agar PPTK dan PPK proyek Puskesmas Cibitung dipecat. Karena diduga ada kongkalingkong dengan pihak pelaksana proyek Puskesmas Cibitung,” katanya.
Fikri meminta Komisi IV DPRD Pandeglang bersikap serius mengawal ambruknya pembangunan pagar Puskesmas Cibitung. Dengan demikian, ke depan tidak ada kejadian hal yang sama, maka hal itu harus disikapi secara serius.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Pandeglang RD Dewi Setiani mengatakan, proyek Puskesmas Cibitung itu masih masa pemeliharaan. Masih tanggung jawab pihak pelaksana kegiatan. Selain itu, pekerjaan tersebut dilaksanakan oleh penyedia atau pelaksana. Sebaliknya aksinya seharusnya bukan ke dinkes.
”Harusnya yang didemo pihak penyedia, kenapa tidak maksimal hasil pekerjaannya,” ujarnya. (Ade Taufik/EM)*