Network
PANDEGLANG, (KB).- Empat bakal calon (Balon) bupati Pandeglang pada Pilkada Pandeglang 2020, yakni Toni Fathoni Mukson, Aap Aptadi, Oji Fachruroji dan Muhammad Nabil Jayabaya yang diwakili Agus R Wisas secara kompak menyoroti hasil pembangunan Kabupaten Pandeglang di bawah kepemimpinan Irna Narulita-Tanto Warsono Arban. Mereka menilai satu sektor infrastruktur masih jauh dari harapan masyarakat.
Hal itu terungkap dalam diskusi dengan tema "Mengenal Calon Bupati" di Fakultas Hukum dan Sosial Kampus Unma Pandeglang, Sabtu (19/10/2019). Selain itu, dalam diskusi tersebut ke empat balon bupati itu kompak menjadikan petahana sebagai musuh bersama dalam Pilkada Pandeglang 2020.
Selain menyoroti infrastruktur, diskusi tersebut juga mengoreksi soal kemampuan fiskal, manajemen anggaran, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, hingga pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa.
"Salah satu masalah yang dihadapi Kabupaten Pandeglang adalah anggaran yang minim, namun urusan pembangunan yang besar," kata Oji Fachruroji, balon Bupati Pandeglang yang akan maju melalui jalur perseorangan.
Masalah lain, kata alumni FHS UNMA Banten tahun 2005 ini, adalah pemerintah daerah kurang memberikan ruang kepada masyarakatnya untuk mengisi jabatan di sejumlah perusahaan di Pandeglang. Serta masalah lain, yakni masih minimnya pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi.
"Kita bisa lihat di PLTU Labuan, untuk jabatan-jabatan strategis masih diisi oleh bukan warga lokal. Sementara warga lokal baru pada posisi sekuriti atau cleaning service, ini menjadi masalah yang harus diselesaikan," kata Oji.
Sementara itu Agus Wisas menyatakan, keluarga besar Mulyadi Jayabaya terpanggil untuk memperbaiki Kabupaten Pandeglang yang dinilai tidak banyak berubah di bawah kepemimpinan Irna Narulita.
“Kenapa keluarga Jayabaya ikut dalam Pilkada Pandeglang? Itu mungkin pertanyaannya. Seandainya Pandeglang maju, masyarakatnya sejahtera, daerahnya kondusif dalam berinvestasi, kami pasti tidak akan ikut campur. Karena mengurus daerah itu butuh energi besar. Kami maju di Pandeglang, karena sebagai bentuk kepedulian kami terhadap masyarakat Pandeglang,” ujar Agus Wisas.
Agus mengungkap sebuah data, dari 549 kabupaten/kota, Kabupaten Pandeglang berada di posisi 492 sebagai kabupaten terkorup. Dirinya mencontohkan tindakan yang mengarah pada praktik koruptif yakni, para kepala desa dipaksa oleh bupati untuk membeli sepeda dan masyarakatnya diam saja.
