KABAR BANTEN - Ketua Asosiasi Badan Penyelenggara Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABPPTSI) Banten Mulya R Rachmatoellah meminta Perguruan tinggi swasta (PTS) di Banten segera menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
Ada delapan indikator kampus merdeka yang diterapkan di antaranya lulusan mendapat pekerjaan yang layak.
Mahasiswa mendapat pengalaman di luar kampus, dosen berkegiatan di luar kampus, praktisi mengajar di dalam kampus, hasil kerja dosen digunakan oleh masyarakat.
Kemudian program studi bekerja sama dengan mitra kelas dunia, kelas yang kolaboratif dan partisipatif serta program studi berstandar internasional.
“Kami ingin perguruan tinggi swasta di Banten menerapkan kampus merdeka, dan merdeka belajar salah satunya memberikan pengalaman kepada mahasiswa untuk belajar di kampus lain,” kata Mulya kepada Kabar Banten, Ahad 4 April 2021.
Ia menjelaskan, setiap tahun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat klasterisasi perguruan tinggi dari klaster satu, dua, tiga, empat dan lima, klaster tersebut berfokus pada indikator atau penilaian yang berbasis input dan outcame.
“Di Kemendikbud setiap tahun ada klasterisasi, klaster tersebut berfokus pada indikator input dan outcame,” ujarnya.
Ia mengatakan, kampus merdeka pada perguruan tinggi pada pembelajaran kalau sebelumnya sudah ada belajar lintas fakultas, lintas program studi tapi kalau di kampus merdeka lebih ke lintas perguruan tinggi bahkan Internasional.
“Sebenarnya sudah ada kampus yang menerapkan belajar antar lintas fakultas dan program studi, namun pada kampus merdeka mahasiswa bisa belajar lintas perguruan tinggi bahkan internasional,” katanya.
Ia menuturkan, sebelum ke lintas internasional pihaknya meminta agar perguruan tinggi swasta menerapkan dulu lintas perguruan tinggi di Banten, dalam pertukaran pelajar mahasiswa harus memahami ke Bhinneka.
“Kami meminta agar kampus melakukan pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi di Banten dahulu, sebelum ke Internasional itu dilakukan agar mahasiswa memahami ke Bhinneka,” tuturnya.
Mulya mengatakan, pada 2021 perguruan tinggi harus memiliki program tersebut, salah satunya melakukan penandatangan nota kesepahaman antara yayasan dengan yayasan kemudian kerja sama nanti ditindak lanjuti dengan perguruan tinggi serta rektor dengan rektor.
“Kami harap perguruan tinggi segera menerapkan program tersebut, harus ada kerja sama dulu baik yayasan, perguruan tinggi dan rektor,” ujarnya.***