KABAR BANTEN - Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkap ada provokator di balik gerakan mundur massal yang dilakukan 20 pejabat Dinkes Banten.
Indikasi adanya provokator diketahui Gubernur Banten seusai pemeriksaan yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) terhadap 20 pejabat Dinkes Banten tersebut.
Sebelumnya, Kepala BKD Banten Komarudin juga mengungkap adanya provokator di antara 20 pejabat Dinkes Banten yang mengundurkan diri tersebut.
Gubernur WH mengatakan, berdasarkan informasi yang ia dapat, tidak semua pejabat tersebut mundur atas keinginannya sendiri.
"Kita lakukan pemeriksaan, kita kenali dulu motif dan masalah, ada enggak provokatornya, ada enggak pemicunya dan gerakan ini," kata WH, melalui video yang diunggah di instagramnya @wh_wahidinhalim, Rabu 2 Juni 2021 malam.
"Artinya bisa saja mereka yang menandatangani ini tidak semuanya paham. Berdasarkan informasi ada yang diprovokasi dan ditakut-takuti," ucapnya, menambahkan.
Gubernur Banten pun memberikan sanksi tegas kepada 20 pejabat Dinkes Banten yang mengundurkan diri dari jabatannya.
Mereka dinonjobkan dan Gubernur Banten langsung membuka seleksi bagi ASN yang berminat mengisi kursi kosong yang ditinggalkan 20 pejabat Dinkes Banten tersebut.
Seleksi digelar kilat. Gubernur Banten menyatakan akan melantik pejabat pengganti tersebut pada Sabtu 5 Juni atau Senin 7 Juni 2021.
"Pada hari ini saya umumkan kepada ASN di kabupaten kota dan provinsi silahkan, dibuka seleksi mulai Kamis besok sampai dengan Jumat karena Sabtu atau Senin akan saya lantik," kata WH.
Menurut WH, gerakan mundur massal dari para abdi tersebut tidak bisa ditoleransi.
"Dipecat juga sudah cukup alasan, kembali soal disiplin. Baca peraturannya yang tidak disiplin itu hukuman berat atau dipecat," kata WH menegaskan.
"Semua akan dinonjobkan. Pemahaman saya ketika mereka mengundurkan diri berarti mereka siap diberhentikan dan siap utk tidak punya pekerjaan," kata WH menambahkan.
Artinya bisa saja mereka yang menandatangani ini tidak semuanya paham
"Berdasarkan informasi ada yang diprovokasi dan ditakut-takuti," ucapnya.
Gubernur Banten juga meminta kepada para staf di Dinkes Banten agar tetap bekerja sesuai dengan tugasnya.
"Para staf yang tidak terlibat tetap bekerja di kantor, jangan terpengaruh. Para ASN dan non ASN kalian digaji oleh negara, harus bekerja. Kalau tidak, saya akan berikan sanksi," kata WH.
Sebelumnya, 20 pejabat Dinkes Banten menjalani pemeriksaan yang dilakukan BKD, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Rabu 2 Juni 2021.
Selain itu Kepala Dinkes Banten Ati Pramudji H juga turut dimintai keterangan terkait polemik mundur massal tersebut.
"Kita panggil 20 pejabat Dinkes dan seluruhnya hadir. Termasuk kepala dinas, karena kita ingin mendapat informasi sebanyak-banyaknya, supaya jelas persoalannya," kata Kepala BKD Banten Komarudin.
Soal provokator, Komarudin tak menyebutkan secara gamblang.
"Lihat saja nanti juga ketahuan siapa yang memang benar-benar ingin mundur," ucapnya.***