KABAR BANTEN – Kepala Kantor Wilayah atau Kanwil Kementerian Hukum dan HAM atau Kemenkumham Banten Tejo Harwanto memaparkan sejumlah kinerja dan prestasi yang telah dicapai pihaknya sepanjang tahun 2022.
Hal itu disampaikan dalam acara Ekspos Kinerja Kanwil Kemenkumham Banten Tahun 2022 di gedung Kanwil Kemenkumham Banten, Selasa 27 Desember 2022.
Tejo mengatakan, meski sejumlah prestasi telah ditorehkan Kanwil Kemenkumham Banten sepanjang tahun ini, namun semua jajaran Kemenkumham Banten tetap harus mengedepankan adab dalam melayani masyarakat.
Baca Juga: Hasil Open Bidding Eselon II Kabupaten Serang, Bupati Serang Akan Lantik Peringkat Pertama?
“Tak boleh berpuas meski sederet capaian kerja dan prestasi berhasil diraih. Tetap berikan Pelayanan publik terbaik kepada masyarakat, dengan mengedepankan adab dan melaksanakannya sesuai perundang-undangan serta profesionalisme,” kata Tejo.
Dengan begitu, lanjutnya, Kanwil Kemenkumham Banten senantiasa dapat diberikan kemudahan dan kelancaran dalam tugas pengabdiannya kepada Bangsa dan Negara.
Tejo juga tak lupa mengucapkan terima kasih atas pengabdian dan kerja seluruh jajarannya, serta dukungan para stakeholder dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kanwil Kemenkumham Banten.
“Mari rapatkan barisan untuk memberikan yang lebih baik bagi Bangsa dan Negara", imbuhnya.
Dikatakan Tejo, tahun 2022 adalah masa pemulihan dan transisi dari pandemi menuju endemic Covid-19, serta transisi dari Work From Home (WFH) menjadi Work From Office (WFO) secara penuh.
Di tengah dinamika perubahan situasi dan kondisi tersebut, jajaran Kanwil Kemenkumham Banten tetap bekerja dan berkinerja melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya sesuai dengan program kerja dan target kinerja yang telah ditetapkan.
Baca Juga: Sakit Lambung, Eits Jangan Asal Minum Obat, Ketahui Ini 3 Efek Sampingnya
Tejo memaparkan, Kanwil Kemenkumham Banten memiliki 19 Unit Pelaksana Teknis, yang terdiri atas 16 UPT Pemasyarakatan dan 3 UPT Keimigrasian.
Dari 19 UPT, sebanyak 3 UPT telah berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yakni Kanim Kelas I Non TPI Serang, LPKA Kelas I Tangerang, dan Lapas Pemuda Kelas IIA Tangerang.
Serta 1 UPT berpredikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yakni Kanim Kelas I Non TPI Tangerang.
Terkait inerja, Tejo dalam paparannya mengatakan, Kanwil Kemenkumham Banten sudah menerbitkan Layanan Paspor sebanyak 164.789 layanan dengan jumlah 38.894 diantaranya merupakan layanan paspor 10 Tahun, serta melakukan Penegakan Hukum Keimigrasian melalui 625 kegiatan Pengawasan sepanjang Tahun 2022.
Sementara, di Bidang Layanan Hukum dan HAM, Kanwil Kemenkumham Banten berhasil membukukan sebanyak 11.159 Permohonan Kekayaan Intelektual, memfasilitasi 233 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda).
Berikutnya, memberikan Pelayanan Bantuan Hukum kepada masyarakat kurang mampu dengan total 447 Perkara, yang terbagi dalam Bantuan Hukum Litigasi (331 Perkara) dan Bantuan Hukum Non Litigasi (116) serta mendorong terwujudnya Kota/Kabupaten Peduli HAM di Wilayah Banten yang ditandai dengan diraihnya Predikat Kota/Kabupaten Peduli HAM oleh 5 Kota/Kabupaten Wilayah Provinsi Banten.
Kelimanya yakni Kabupaten Lebak, Kota Cilegon, Kota Tangerang, Kota Serang dan Kota Tangerang Selatan.
Baca Juga: Serapan Anggaran Rendah, Kepala OPD Dicecar Pj Gubernur Banten Al Muktabar
Selanjutnya, di Bidang Pemasyarakatan, pada Tahun 2022 Kanwil Kemenkumham Banten telah berhasil melaksanakan sebanyak 71 kegiatan Pelatihan dengan jumlah 1.654 WBP telah bersertifikasi di bidang Agribisnis, Manufaktur dan Jasa.
Sejumlah sinergitas, kata Tejo juga dilakukan bersama dengan stake holder kumham di Banten.
Tejo menyebut, ditandatanganinya Perjanjian kerja sama antara Kantor Wilayah Kemenkumham Banten dengan Polda Banten dan BNNP Banten dalam upaya Peningkatan Kualitas P4GN (Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Lapas/Rutan Wilayah Banten pada 03 Agustus 2022 lalu, adalah salah satunya.
Adapula, lanjutnya, Komitmen Bersama 4 Lembaga Penegak Hukum yakni POLRI, Kejaksaan, Mahkamah Agung dan Kemenkumham dalam rangka Implementasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang ditandatangani pada 31 Oktober 2022 alu oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan selaku Perwakilan Kanwil Kemenkumham Banten. ***