SERANG, (KB).- Gubernur Banten Wahidin Halim meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemprov Banten agar menyadari dan maklum dengan pemangkasan tunjangan kinerja (tukin) hingga 50 persen.
Menurut WH, Biaya Operasional Pimpinan (BOP) yang diterima gubernur juga mengalami penurunan. Hal tersebut seiring dengan turunnya pendapatan daerah hingga 70 persen di masa pandemic Covid-19.
WH menjelaskan, Gubernur dan Wakil Gubernur Banten tidak memiliki tunjangan, melainkan BOP.
Baca Juga : Pemotongan Tukin Aturan Pusat, Gubernur Banten: ASN Harus Maklum
“Gubernur Banten juga turun karena BOP dihitung berdasarkan tingkat pendapatan. Saat ini pendapatan Pemprov Banten turun sampai 70 persen,” kata WH, saat konferensi pers di Rumah Dinas Gubernur Banten, Kota Serang, Senin (29/6/2020).
WH menjelaskan, di situasi pandemi saat ini Pemprov Banten harus melakukan pergeseran anggaran yang difokuskan untuk penanganan Covid-19.
"ASN kita enggak nganggur, masih jalan. Paling enggak harus didukung upaya kondisi covid ini. Siapa ASN yang protes kasih tahu saya, tanya gubernurnya. Ini ada aturannya. Kota dan Kabupaten Tangerang ssudah memotong 50 persen, provinsi lain sudah. Kenapa giliran Provinsi Banten, ada apa dibalik itu, ada apa maksudnya, Banten yang sudah kondusif," katanya.
Menurutnya, tukin ASN Pemprov Banten masih tergolong tinggi dibanding daerah lain meski dipotong 50 persen.
Baca Juga : Tukin ASN Pemprov Banten Cuma 50 Persen, Bagaimana dengan Tunjangan Gubernur ?
“Kita mah paling tinggi, dengan Jakarta kita paling tinggi. Karena sekarang kondisi (Covid-19). Turunnya kita tidak sebagaimana yang lain, kalau yang lain kan memang kecil. Kepala dinas 15 juta, kita mah lumayan,” kata mantan Wali Kota Tangerang dua periode ini.
Tidak hanya provinsi, kata WH, Kabupaten dan Kota juga sudah melakukan pemotongan lebih awal.
"ASN saya minta agar mereka sadar, mereka ASN. Ketika naikin honornya lebih tinggi mereka enggak protes, malah senang. Giliran kita turunin mereka protes," katanya. (SN)*