SERANG, (KB).- Pemprov Banten menurunkan target pajak daerah pada APBD Perubahan TA 2020 menjadi sebesar Rp 6,1 triliun dari sebelumnya Rp 7,7 triliun. Hal tersebut seiring dengan turunnya pajak daerah akibat pandemi Covid-19.
"Karena covid ini turun sekitar 35 persen. Dari murni (turun) 35 persen. Mudah-mudahan new normal akan kembali lagi," kata Kepala Bidang Pendapatan pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Banten Abadi Wuryanto.
Pada masa pandemi Covid-19 ini, pihaknya memberikan kelonggaran yakni dengan menggratiskan denda pajak, bea balik nama, ubah bentuk, ganti warna, dan tarif progresif sampai 31 Agustus 2020.
"Silakan beli mobil empat, lima pun kita longgarkan, supaya tumbuh lagi pembelian kendaraan bermotor," ucapnya.
Kepala Bapenda Banten Opar Sohari mengatakan, pandemi Covid-19 telah membuat pajak daerah di Banten mengalami penurunan. Pajak daerah pada Mei 2020 bahkan hanya sampai Rp 2,5 miliar per hari, dari biasanya Rp 20 sampai Rp 22 miliar per hari.
Saat ini, kata dia, pajak daerah sudah mengalami peningkatan secara perlahan, yakni di angka Rp 7 miliar per hari.
"Kalau kemarin di bulan Mei yang lagi kencengnya (Covid-19 pendapatan daerah) down sampai Rp 2,5 miliar," kata kepada wartawan saat ditemui di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (30/6/2020).
Pendapatan pajak yang lumayan meningkat terjadi untuk pajak kendaraan bermotor (PKB).
"Sekarang itu PKB sudah agak lumayan, tapi masih kita 55 persen, baru setengahnya. Sudah ada (peningkatan pendapatan pajak)," ucapnya.
Untuk memaksimalkan kembali pajak daerah, pihaknya sudah mulai membuka kantor berikut Gerai Samsat di Banten. Pembukaan ini menerapkan protokoler kesehatan.
"Razia kan belum bisa. Itu sesuai arahan Kapolri, pokoknya di masa pandemi ini belum boleh razia," ujarnya.
Pihaknya memahami adanya penurunan pajak daerah tersebut. Sebab menurutnya, masyarakat Covid-19 lebih membutuhkan biaya untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Bahkan, ada banyak karyawan yang dirumahkan. Inikan luar biasa (dampaknya)," ucapnya.
Dalam kondisi seperti ini, retribusi juga belum bisa menutupi pendapatan daerah karena nilainya masih kecil hanya Rp 20 miliar dari total pendapatan daerah.
"OPD penghasil kecil sekali, dan itu sumbangsihnya hanya 0,058 persen. Dari Rp 6,3 triliun hanya menyumbang Rp 20 miliar," katanya.
Menurutnya, penjualan kendaraan bermotor jenis roda dua juga mengalami penurunan.
"Makanya sudah ada surat dari Gaikindo dengan downya itu 60 persen," ucapnya.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pihaknya terus berupaya menyeimbangkan cashflow Pemprov Banten.
"Pendapatan asli daerah tiap hari kami kelola seperti itu. Dan insya Allah dengan menjaga cashflow dan secara selektif bisa selesai sampai Desember," ucapnya. (SN)*