KABAR BANTEN – Kurang lebih 50 ribu kepala keluarga atau KK di Provinsi Banten yang selama ini menerima program bantuan sosial atau bansos keluarga diharapkan mandiri dan keluar dari kelompok masyarakat miskin serta tidak terus menjadi penerima program tersebut.
Terkait itu Dinas Sosial atau Dinsos Banten menggelar pertemuan untuk memberikan pemahaman bahwa bansos tidak bisa diberikan selamanya.
“Dari sekitar 50 ribu penerima program bansos ini, masih sangat sedikit yang naik kelas,” kata Sekretaris Dinsos Banten Budi Darma usai acara bertajuk Pembinaan Lanjutan Bagi Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Sosial Provinsi Banten 2023 di Kota Cilegon, Jumat 3 Maret 2023.
Dikatakan Budi, dalam acara tersebut pihaknya memberikan pemahaman kepada para penerima program bansos keluarga dari Pemprov Banten di Kota Cilegon untuk kemudian mempunyai kesadaran menjadi mandiri alias tidak seterusnya menjadi penerima bansos.
Baca Juga: Angka Kemiskinan Kabupaten Pandeglang Turun, Kadinsos Pandeglang: Bansos Tepat Sasaran
Dijelasksn kepada mereka, kata Budi, bahwa bagi para penerima program bansos secara umum, termasuk bansos keluarga dari Pemprov Banten ini bahwa setelah 5 tahun menjadi penerima akan dilakukan semacam evaluasi.
“Terhadap mereka yang hasil evaluasinya dinyatakan masih miskin, akan diperpanjang status penerimanya selama 1 tahun,” kata Budi.
Namun bagi mereka yang hasil evaluasinya menunjukkan telah keluar dari status miskin atau sudah mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, akan diberikan program lanjutan yang sifatnya lebih kepada pemberdayaan.
“Di sini (program pemberdayaan) kita akan beri semacam program pelatihan keterampilan hingga permodalan yang kita proyeksikan mereka bisa berkembang setelah statsunya mandiri alias sudah mampu memenuhi kebutuhan dasar sendiri,” paparnya.
Lebih jauh Budi mengatakan, pada kegiatan tersebut juga ditegaskan mengenai komitmen para penerima bansos keluarga dari Pemprov Banten untuk wajib mengakses layanan pendidikan dan kesehatan bagi mereka yang masing-masing memiliki anak usia sekolah dan ibu hamil serta balita atau bayi di bawah umur lima tahun.
“Jadi kalau mereka orang tuanya sebelumnya tidak sekolah, maka anaknya wajib sekolah dengan mengakses layana pendidikan yang disediakan pemerintah. Begitu juga ibu hamil dan balita mereka wajib mengakses layanan kesehatan dari pemerintah sehingga terjamin masa depannya,” papar Budi.
Budi menjelaskan bahwa kegiatan tersebut akan dilakukan secara roadshow ke seluruh Provinsi Banten.
“Iya, nanti kita roadshow ke kabupaten dan kota lainnya di Banten terkait bansos ini. Cilegon yang pertama. Nanti kita ke Pandeglang, Lebak, Serang dan wilayah Tangerang juga,” ujarnya.***