Marak Warung Remang-remang di Perbatasan Kabupaten Serang Cilegon, NU Minta Pemerintah Lakukan Ini

25 Juli 2023, 10:15 WIB
Ketua PCNU Kabupaten Serang Muhamad Robi saat menjelaskan upaya penanganan warung remang remang di perbatasan Kabupaten Serang dan Cilegon di kantornya, Senin 24 Juli 2023. /Dindin Hasanudin/Kabar Banten


KABAR BANTEN - Keberadaan warung remang-remang disinyalir kembali marak di wilayah perbatasan Kabupaten Serang dan Cilegon, khususnya di Kramatwatu.

Keberadaan warung remang-remang tersebut dikhawatirkan menjadi embrio kembali hidupnya Tempat Hiburan Malam atau THM di Jalan Lingkar Selatan atau JLS Kabupaten Serang.

Keberadaan warung remang-remang tersebut disoroti oleh salah satu ormas Islam yakni PC NU Kabupaten Serang.

Baca Juga: Orang Tua Wajib Tahu, Ini Cara Bangun Kemandirian Anak Sejak Dini

Bahkan NU tak sungkan menyebut jika prostitusi adalah musuh bersama dan pintu terbesar yang dapat merusak moralitas generasi muda.

Ketua PCNU Kabupaten Serang Muhammad Robi mengatakan, mengahadapi warung remang-remang, sinergi antara ulama dan Umaro harus semakin dijalin lebih erat. Sebab prostitusi adalah musuh bersama.

"Kriminal yang naudzubulahmindalik merusak moralitas generasi bangsa kita. Terutama anak muda dan kaum perempuan," ujarnya kepada Kabar Banten saat ditemui di Kantor PCNU Kabupaten Serang, Pandean, Kota Serang, Senin 24 Juli 2023.

Untuk menangani warung remang-remang, ada beberapa langkah yang harus dilakukan.

Pertama ia berharap pemerintah dalam hal ini aparat keamanan dan satpol PP untuk membentuk tim gabungan dan mendata warung remang-remang.

"Tim gabungan itu melibatkan unsur umaro, satpol PP, camat, kades, keamanan dari polisi, danramil dan ulama," katanya.

Kedua, memastikan apakah benar ada warung remang-remang di wilayah perbatasan tersebut.

Ketiga harus ditindak tegas. Bahkan dia mendorong agar pemerintah memberikan sanksi pidana pada pelaku prostitusi.

Keempat, perlu dilakukan pembinaan yang meliputi dua hal.

Pertama pembinaan spiritual untuk mengajak mereka bertaubat, dan kedua pembinaan terkait ekonomi.

"Perbaikan status sosial, skill life, dan lapangan kerja bagi mereka (pelaku prostitusi)," ucapnya.

Sebab ia meyakini pelaku penghibur tersebut sebagian besar mau terjerumus karena faktor ekonomi yang terbatas.

"Disini pemerintah harus hadir berikan kebutuhan-kebutuhan keseharian mereka dengan beri skill life, agar mendapatkan pekerjaan yang lebih terhormat," katanya.

Dengan demikian pihaknya ingin mengawal bersama agar prostitusi dibinasakan dari akar-akarnya.

Baca Juga: Kemenag Buka Pelatihan Bersertifikat Bagi Guru Madrasah, Segera Daftar Sebelum Ditutup

Bahkan kata dia, sebelum THM di lingkar dibinasakan ia selalu mengimbau dan mengingatkan harus ada pembinaan dua arah yakni ekonomi dan spiritual.

Agar ketika ladang mereka dilenyapkan kata dia, mereka menyadari bahwa pekerjaan yang dikerjakan selama ini bejat, haram dan dosa besar.

Sehingga dapat menarik kembali mereka ke jalan Allah atau agama masing-masing dan akhlaknya menjadi lebih baik.

Kemudian juga tenaga karena mendapat pembinaan ekonomi dari pemerintah yang menyediakan ruang kerja.

"Kalau belum (disediakan) bahaya, maka terjadi sulit pengawasan karena dimana-mana muncul ruang gelap," katanya.

Menurut dia, dalam penanganan tersebut perlu sinergitas yang lebih.

Mengingat tak ada lokalisasi, maka prostitusi tersebut menyebar.

Ia pun menekankan bahwa prostitusi adalah musuh bersama.

"Kami harap pada masyarakat terutama orang tua harus ketat amati kawal, bina anak mereka supaya malam tidak keluyuran itu tanggung jawab keluarga. Kemudian pendidik, kepsek, kepala madrasah, agar benar benar terus membenahi akhlak mereka dan menyadarkan bahwa perbuatan zinah itu keji tidak diridhai Allah dan salah satu pintu terbesar merusak moralitas bangsa," ucapnya.

Disinggung aktivitas prostitusi dilakukan kucing-kucingan, bahkan eks karyawan THM yang kembali beroperasi menurut dia perlu ada tindakan hukum tegas, dan sanksi pidana.

Kemudian juga dipublikasikan agar memiliki efek jera dan mengingatkan seluruh warga.

"Iya itu dia karena kita kurang pembinaan makanya harus ada pendataan. Kalau bisa dibina secara spiritual, ekonomi, kalau ga ada data mereka sulit pengawasan yang simultan. NU dan MUI siap untuk membina," katanya. ***

Editor: Yomanti

Tags

Terkini

Terpopuler