KABAR BANTEN - Ditengah keterbatasan anggaran, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Serang masih tetap melaksanakan Diklat.
Meski demikian Diklat PNS di Kabupaten Serang tersebut diprioritaskan pada Diklat Latsar CPNS dan Diklat teknis.
Menurut BKPSDM Diklat dibutuhkan untuk meningkatkan kompetensi para pegawai di lingkungan Pemkab Serang.
Baca Juga: Ribuan Anak SD Kabupaten Serang Divaksin, Salah Satunya untuk Cegah Kanker Leher Rahim
Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia pada BKPSDM Kabupaten Serang Muhamad Hamimi mengatakan, untuk tahun ini ada 165 orang CPNS yang mengikuti Latsar.
Kemudian Bimtek pengiriman dua orang, Bimtek barang jasa 17 orang dan Diklat yang dilaksanakan Provinsi Banten serta Kementrian 491 orang.
"Itu CPNS 2021," ujarnya kepada Kabar Banten, Rabu 9 Agustus 2023.
Ia mengatakan, Diklat ada bermacam-macam. Secara umum seluruh PNS sudah pernah ikut Diklat, namun serupa OPD berbeda Diklat yang diikutinya.
Hamimi mengatakan, untuk tahun 2023 anggaran Diklat terbatas. Sehingga jumlah PNS yang diikutkan Diklat sedikit.
"Hanya yang penting-penting saja kaya latsar CPNS sama Diklat teknis," katanya.
Untuk Diklat pelaksanaan sudah selesai. Untuk tahun depan Diklat akan kembali dilakukan, begitu pula untuk latsar.
"Kalau ada penerimaan CPNS ada Latsar. Diklat juga ada cuma tergantung permintaan OPD dan keuangan daerah. Kita tiap tahun buat analisis kebutuhan Diklat," ucapnya.
Baca Juga: Optimalkan Pengelolaan Zakat, Baznas Banten Evaluasi RKAT 2023 dan Susun Renja 2024
Sementara kata dia, untuk Diklat PIM II tahun ini belum dilakukan. Mengingat biaya yang dibutuhkan cukup besar dan tahun ini anggaran terbatas.
"Mungkin tahun depan kita adakan. Gak banyak juga," katanya.
Hamimi mengatakan, Diklat PIM II sudah sejak 2019 belum diadakan karena anggaran direfocusing.
Oleh karena itu masih banyak pejabat eselon II yang belum mengikuti Diklat PIM II.
"Yang sudah itu yang lama-lama (eselon II) kaya Pak Syamsudin. Yang baru belum. Diklat PIM II gak ada yang gratis, itu lumayan anggarannya," ucapnya.
Disinggung seberapa penting Diklat PIM II, menurut dia tergantung daerah. Namun sebenarnya sebelum menduduki jabatan eselon II seharusnya ikut Diklat.
"Harusnya didik dulu baru duduk, cuma kita terbentur anggaran jadi duduk dulu baru didik. Cuma untuk saat ini anggaran masih kurang memadai insya Allah tahun depan kita sedikit-sedikit diadakan," tuturnya. ***