KABAR BANTEN – Pemprov Banten menyiapkan anggaran untuk penanganan dampak El Nino.
Nilai dana yang disiapkan melalui belanja tidak terduga atau BTT kurang lebih 5 persen dari nilai APBD Banten Perubahan tahun Anggaran 2023.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, persoalan dampak El Nino berupa kekeringan kini menjadi fokus perhatian Pemprov Banten.
Baca Juga: Pemprov Banten Matangkan Rencana Belanja Mobil Listrik untuk Pj Gubernur Banten
Sehingga upaya penanganan dilakukan dengan menyiapkan anggaran BTT di APBD Perubahan tahun anggaran 2023.
“Masalah kemarau panjang, jadi kemarau panjang ini kita memastikan dana BTT itu jangan kurang dari 5 persen, karena itu regulasi dan pemerintah untuk 5 persen itu dialokasikan ke dana tidak terduga,” ujar Budi saat dikonfirmasi Kabar Banten di Kota Serang pada Minggu 10 September 2023.
Ia menyebutkan, BTT 5 persen dari APBD Perubahan tahun anggaran 2023 yang disiapkan untuk penanganan kekeringan jika dirupiahkan sekitar kurang lebih Rp 65 Miliar.
"BTT enam puluh lima miliar,” ujar Budi menyebutkan kisaran besaran 5 persen dari nilai APBD Banten Perubahan tahun anggaran 2023.
Politisi PKS tersebut menegaskan bahwa, BTT untuk penanganan kekeringan menjadi penting mengingat sudah banyak pengaduan masyarakat yang mengalami dampak kekeringan.
Sehingga Budi juga memastikan BTT tidak kurang dari 5 persen dari nilai APBD Banten perubahan tahun anggaran 2023.
“Kita sudah banyak merima laporan dari daerah-daerah kekeringan, makannya kita perhatinkan betul BTT jangan sampai kurang,” tegas Budi seraya meminta Bupati dan Wali Kota untuk melapor ke Pemprov Banten jika mengalami darurat kekeringan. Sehingga dalam penanganannya bisa menggunakan BTT.
Baca Juga: Hore 78.697 Warga Kabupaten Serang Bakal Dapat Bantuan Beras 10 Kilogram
“Kita berharap ada daerah yang ada masalah di kemarau ini, kepala daerah bersurat kepada Pemprov atau kepada DPRD, sebagai dari proses ada bencana di Banten, sehingga bisa menggunakan dana BTT,” katanya.
Diakuinya bahwa salama ini banyak menerima laporan dari masyarakat soal dampak kekeringan.
Mulai dari kekeringan lahan pertanian hingga kekurangan air bersih.
“Yang banyak laporan ini kekeringan,” katanya.
Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Banten Nana Suryana menjelaskan, ribuan hektare lahan pertanian di Wilayah Provinsi Banten kekeringan.
“Total se-Banten 2263,5 Ha,” ujar Nana menyebutkan luas lahan pertanian tersebar di Kabupaten dan Kota Wilayah Banten yang kekeringan.
Kekeringan juga tidak hanya berdampak terhadap lahan pertanian, tetapi juga banyak warga yang kekurangan air bersih.
Nana menyebut, titik paling banyak warga yang kekurangan air bersih di Daerah Kabupaten Lebak. “Kabupaten Lebak,” katanya.***