KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang menyinggung soal revitalisasi Masjid Agung Ats-Tsauroh yang dinilai terlalu memaksakan.
Sebab, program prioritas Kota Serang yang utama adalah pembangunan infrastruktur, terutama peningkatan jalan dan pelayanan dasar.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Serang Khoeri Mubarok mengatakan, pembangunan atau revitalisasi Masjid Agung Ats-Tsauroh terkesan dipaksakan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Serang untuk mengejar habisnya masa jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serang periode 2018-2023.
Baca Juga: Dianggarkan Rp30 Miliar Tahun Ini, Progres Ats-Tsauroh Capai 68 Persen
Padahal, program tersebut tidak masuk ke dalam prioritas, dibandingkan kebutuhan masyarakat terkait jalan.
"Bagi kami pembangunan revitalisasi lanskap masjid ats-tsauroh itu tidak priotitas. Yang prioritas itu infrastruktur, yang merupakan kebutuhan masyarakat. Tapi, kenapa Pemkot Serang tidak mengakomodir itu," katanya, Kamis 7/11/2023.
Padahal, kata dia, selama ini DPRD Kota Serang selalu menyampaikan apa yang menjadi aspirasi serta kebutuhan masyarakat.
Bahkan, berdasarkan hasil reses Dewan pada daerah pemilihan (Dapil) Serang I, banyak masyarakat yang mengeluhkan terkait infrastruktur.
Mulai dari banjir, jalan rusak, hingga persoalan pembangunan, stunting dan kemiskinan ekstrem.
"Pemkot Serang sebagai eksekutif seharusnya mengakomodir kebutuhan masyarakatnya. Kami pun selalu menyampaikan apa yang disampaikan oleh masyarakar melalui reses dewan," ujarnya.
Tidak hanya pada Dapil Serang I keluhan atau aspirasi masyarakat tentang infrastruktur yang dikeluhkan.
Melainkan, seluruh dapil di enam kecamatan di Kota Serang pun menyampaikan hal yang sama mengenai keluhan dari para warga.
"Banyak aspirasi masyarakat yang disampaikam kepada kami melalui kegiatan reses, dan itu tidak diakomodir oleh Pemkot Serang," tuturnya.
Menurut dia, selama ini Pemkot Serang selalu beralasan dengan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang terbatas, sehingga tidak dapat mengakomodir secara keseluruhan.
"Selalu beralasan kalau dana APBD Kota Serang itu kecil. Ini bukan soal besar kecilnya, tapi skala prioritasnya," ucapnya.
Pihaknya pun berharap, dengan lengsernya Syafrudin sebagai Wali Kota Serang dan digantikan oleh penjabat (Pj) Wali Kota Serang Yedi Rahmat, dapat memproyeksikan dana dan mengakomodir hasil reses dari DPRD Kota Serang.
Baca Juga: Renovasi Besar besaran, Masjid Agung Ats Tsauroh Digadang Jadi Ikon Provinsi Banten
"Mudah-mudahan, Pj Wali Kota Serang yang baru ini bisa memprioritaskan dan mengakomodir semua," ujarnya.
Menanggapi hal tersebut, Pj Wali Kota Serang Yedi Rahmat mengaku, dirinya akan berkoordinasi dengan pimpinan serta anggota DPRD Kota Serang, khususnya jajaran eksekutif di organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mengakomodir hasil reses tersebut.
"Ya, itu nanti kami akan berkoordinasi segera baik dengan DPRD mau pun Pemerintah Kota Serang. Karena ini menyangkut program kebutuhan dan pelayanan masyarakat," tuturnya.***