KABAR BANTEN - Gencarnya pemberian bantuan sosial atau bansos oleh Pj kepala daerah menjadi sorotan publik dan partai politik di Provinsi Banten.
Hal itu karena bansos gencar disalurkan kepada masyarakat saat masa kampanye Pemilu 2024.
Salah satu yang gencar menyalurkan bansos yaitu Provinsi Banten, melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pj Gubernur Banten Al Muktabar.
Baca Juga: Jelang Pemilu 2024, Ketua PKS Banten Minta Pj Kepala Daerah di Provinsi tak Politisasi Bansos
Pengamat Politik dari Kajian Politik Nasional Adib Miftah mengatakan, wajar jika penyaluran bansos yang dilakukan Pj Gubernur Banten Al Muktabar jadi sorotan publik.
Hal itu lantaran dilakukan beririsan dengan berlangsungnya masa kampanye Pemilu 2024.
"Yang sering dipertanyakan kenapa Bansos gencar saat-saat Pemilu. Wajar aja (menjadi sorotan)," ujar Adib kepada Kabar Banten Senin 5 Februari 2024.
Terlebih menurut akademisi UNIS Tangerang tersebut, biasanya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Banten diawal tahun belum banyak yang bisa dicairkan.
Namun hal yang berbeda membuktikan bahwa awal tahun 2024 Pemprov Banten sudah gencar memberikan bansos kepada masyarakat.
"Cuma lagi lagi ketika bansos ini masif dilakukan menjelang pemilu, apalagi kebiasaan keuangan Pemprov ini kan diawal tahun biasanya belum banyak yang cair, begitukan politik anggaranya kenapa ini bisa?," katanya.
Maka dari itu menurut Adib, Pj Gubernur Banten Al Muktabar harus membuktikan bahwa gencarnya pemberian bansos kepada masyarakat tidak dipolitisasi atau bebas dari kepentingan politik.
"Pj Gubernur itu membuat pembuktian, benar engga tahapan Bansos pada Februari ini, oh karena ada orang kelaparan, apakah sudah sesuai rencana aksinya begini," ucapnya.
Jika ternyata Pj Gubernur Banten Al Muktabar tidak bisa membuktikan alasan kuat gencarnya bansos disalurkan dimasa kampanye Pemilu 2024, menurut Adib patut diduga ada agenda terselubung dibalik gencarnya pembagian Bansos.
"Kalau nyebar-nyebar saja patut, orang wajar kalau menilai itu ada hidden agenda kan begitu," katanya.
Ia menjelaskan, secara normatif memang tidak ada salah dengan penyaluran bansos sepanjang sesuai dengan aturan.
"Cuma yang menjadi resisten karena Pj ini dianggap mempunyai kepentingan terselubung. Makanya sebenarnya PR nya tinggal sejauh mana Pj Gubernur bisa membuktikan bahwa bansos itu memang instrumen penting untuk mengendalikan inflasi misalnya, merupakan langkah tepat untuk menolong warganya misalnya," katanya.
"Sejauh mana Pj ini punya hal untuk membuktikan bahwa ini tidak ada kepentingan politik. Selama Pj Gubernur Banten bisa membuktikan segala macamnya engga ada masalah," ucapnya menambahkan.***