KABAR BANTEN - Ratusan massa buruh di Kabupaten Lebak menggelar demonstrasi menolak UU Cipta Kerja di depan Gedung DPRD Lebak, Kamis 15 Oktober 2020. Undang-undang yang baru disahkan oleh DPR RI pada rapat paripurna tersebut dinilai justru akan merugikan kaum buruh.
“Kami menolak tegas dan menutut UU Omnibus Law Cipta Kerja segera dicabut karena menurut kami banyak poin dalam UU tersebut yang tidak berpihak kepada kami bahkan menyengsarakan rakyat dan generasi-generasi berikutnya,” kata Ketua SPN Lebak, Sidik Uen kepada kepada Kabar Banten, seusai menggelar aksi demo.
Baca Juga: Terkait RUU Ciptaker, Wali Kota dan Bupati Tangerang Surati Presiden
Penolakan UU Cipta Kerja , karena ada ada beberapa poin sangat merugikan buruh. Diantaranya menghilangkan upah minimum, mengurangi dan menghilangkan pesangon, kontrak seumur hidup. Kemudian hilangnya jaminan sosial, PHK sepihak, dibebaskannya tenaga kerja asing (TKA), sanksi pidana yang dihilangkan, dan jam kerja yang eksploitatif.
“Hanya berpihak kepada penguasa dan pengusaha, jadi buruh lah yang tertindak. Klaster-klaster dalam ketenagakerjaan jelas sangat merugikan kami,” ujar Sidik.
Aksi demonstrasi ini, lanjut dia, aka terus dilakukan kaum buruh hingga tuntutan mencabut UU Cipta Kerja dipenuhi pemerintah.
“Kami akan terus lakukan parlemen jalanan, tidak akan berhenti. Kami akan lakukan sampai lakukan karena UU ini sangat jelas merugikan kami,” ujarnya.
Baca Juga: Demo Tolak Omnibus Law Cipta Kerja, Ribuan Pendemo Padati Jalan Veteran Kota Serang
Dalam aksi demo tersebut mendapat pengawalan ketat dari aparat kepolisian dan Polwan Polres Lebak. Nampak Kapolres Lebak AKBP Ade Mulyana dan Dandim 0603/Lebak Letkol Inf. Nur Wahyudi berada di tengah-tengah massa.
Bahkan ditengah aksi demo itu Kapolres Lebak, AKBP Ade Mulyana, sempat naik keatas podium untuk menenangkan massa buruh di tengah terik matahari siang hari itu.
Baca Juga: Verifikasi Akun ShopeePay, Ada Fitur Tambahan dan Promo Lainnya
“Saya meminta kegiatan aksi demo ini berjalan tertib da peserta aksi dapat menjaga kondusivitas di daerah ini dan kami berupaya memenuhi keinginan para buruh untuk menjembatani perwakilan buruh bertemu dengan wakil rakyat di DPRD setempat,” katanya . *