Network
Hadir dalam rapat itu Pimpinan DPRD Kota Serang, Kapolres Serang Kota, Kajari Serang dan Dandim 0602 Serang serta beberapa OPD terkait.
Dalam Instruksi Mendagri itu, terdapat sanksi-sanksi kepada kepala daerah jika melanggar instruksi tersebut. Bahkan, sanksinya hingga pemberhentian.
"Pemkot Serang sepakat, makanya hari ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah rapat untuk menindaklanjuti Inmendagri ini," ucap dia.
Baca Juga : Habib Rizieq Berencana Safari ke Banten, PWNU Banten : Lebih Baik Ditunda
Untuk masyarakat Kota Serang, ujar dia, masih diperbolehkan melaksanakan kegiatan. Akan tetapi, dengan batas maksimal peserta sebanyak 50 orang.
"Boleh (ada kegiatan) tapi tidak boleh berkerumunan massa, dibatasi maksimal 50 orang," ujar Syafrudin.
Wakil Wali Kota Serang Subadri Usuludin mengatakan, Instruksi Mendagri itu sangat baik dalam pencegahan penyebaran Covid-19. Namun, ia mengaku dilema karena jabatan wali kota dan wakil wali kota merupakan jabatan politis yang banyak berhubungan dengan masyarakat.
"Ketika masyarakat punya hajatan kan dilema, tidak hadir mereka ruh kita yang mengangkat harkat martabat kita, hadir juga salah jadi kendalanya cuma itu," katanya.
Bahkan, ujar dia, saat ini banyak undangan Maulid Nabi Muhamad dan hajatan yang masuk. Sehingga, ia akan menyampaikan pentingnya protokol kesehatan kepada masyarakat secara halus. "Kita akan sampaikan secara halus," ujarnya.
Sementara itu, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Serang Kusna Ramdani mengatakan, pihaknya akan lebih meningkatkan penegakan protokol kesehatan. "Kita akan laksanakan pendisiplinan protokol kesehatan secara intens," katanya.
