Network
KABAR BANTEN - Fraksi Golkar dan PDI Perjuangan DPRD Kota Serang menyatakan kekecewaannya dan mempertanyakan ketidakhadiran kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Serang dalam paripurna APBD Kota Serang 2021, Selasa, 24 November 2020.
Ketua Fraksi Golkar DPRD Kota Serang Muji Rohman mempertanyakan ketidakhadiran kepala OPD Kota Serang. Padahal, kata dia, pembahasan rapat, yaitu tentang rancangan APBD Kota Serang 2021. Paripurna hanya dihadiri Penjabat Sekda Kota Serang yang merangkap Kepala Bappeda Kota Serang.
"Kalau di dewan kan ada SOP-nya, bisa mengikuti virtual kalau tidak hadir," ujarnya, saat pandangan umum fraksi-fraksi tentang Raperda usulan Wali Kota tentang APBD Kota Serang 2021.
Senada, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kota Serang Bambang Janoko mempertanyakan ada tidaknya standar operasional prosedur (SOP) yang mengatur tentang rapat virtual jika kepala OPD Kota Serang berhalangan rapat paripurna.
"Jangan sampai multitafsir yang tadi disampaikan pak Muji Rohman (Ketua Fraksi Golkar). Jadi, nanti pak Sekwan dengan pimpinan harus membuat SOP," ucapnya.
Pihaknya menyadari saat ini sedang masa pandemi. Namun, tutur dia, seharusnya ada SOP yang jelas, agar saat kepala OPD Kota Serang tidak hadir bisa mengikuti secara virtual.
"Agar paripurna ini jelas ada ketentuannya, kalau misalnya paripurna enggak hadir ikut virtual, jangan sampai OPD Kota Serang enggak hadir disebut malas, padahal dia juga ikut secara virtual," katanya.
Baca Juga : Wakil Wali Kota Serang Sambut Baik Rencana Belajar Tatap Muka Januari 2021
Sementara itu, Wali Kota Serang Syafrudin menuturkan, pihaknya mengacu pada instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
Pada paripurna tentang APBD Kota Serang 2021 ini, dia hanya mengundang OPD terkait. "Jadi, umpamanya ini masalah APBD, itu memang sekda, Bappeda, dan BPKAD," ujarnya.
Ia menjelaskan, nilai APBD Kota Serang 2021 banyak penurunan, baik dari pendapatan asli daerah (PAD), dana transfer pusat, dan lainnya.
Namun, pemkot mempersiapkan lima langkah untuk meningkatkan PAD, di antaranya intensifikasi terhadap sumber pendapatan sesuai dengan kewenangan atau potensi, pemanfaatan kekayaan daerah, peningkatan pengawasan, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, dan pemutakhiran data, serta pemetaan potensi pendapatan daerah.
"Jadi, lima langkah ini mungkin yang akan diupayakan. Kalau yang lainnya APBD kami di tahun 2021 ini, saya kira tidak banyak berubah," ucapnya.
Baca Juga : APBD Kota Serang 2021 Defisit Rp67 Miliar
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Serang Nanang Saefudin mengatakan, intensifikasi yang dimaksud seperti soal pajak hotel dan pajak restoran yang akan mulai menggunakan tapping box, agar hasilnya objektif.
"Jangan sampai kalau tidak pakai ITE yang dilaporkan ke pemda kecil pendapatannya besar, karena prinsipnya mau pajak hotel atau restoran yang bayar bukan pengusaha, tapi konsumen," tuturnya.
Kemudian, kata dia, pemanfaatan kekayaan seperti penggunaan aset dan mulai menginventarisasi PBB perumahan yang sudah menjamur di Kota Serang.
"Aset itu kan bisa disewakan, seperti pasar lama itu aset kami (pemkot). Nanti apakah dipihak-ketigakan dengan prosedur yang sesuai mekanisme aturan," ujarnya.
Diketahui, APBD Kota Serang 2021 diproyeksikan sebesar Rp1,161 triliun dengan pendapatan sebesar Rp1,094 triliun atau defisit sebesar Rp67 miliar. Rincian pendapatan, yaitu dari PAD ditarget sebesar Rp190 miliar, pendapatan transfer Rp817 miliar dan pendapatan lain-lain yang sah sebesar Rp86 miliar.***
