Dana Pinjaman Harus Digunakan Secara Efektif, Banggar Ingatkan Pemprov Banten

- 1 Desember 2020, 09:10 WIB
Logo provinsi Banten
Logo provinsi Banten /

KABAR BANTEN - Pemprov Banten diminta menggunakan pinjaman sebesar Rp4,3 triliun secara efektif, efisien dan akuntabel untuk peningkatan ekonomi dan penanganan Covid-19.

Selain itu, Pemprov Banten juga diingatkan untuk lebih cermat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program.

Hal itu terungkap pada rapat paripurna DPRD Banten pengambilan keputusan atas persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Banten 2021, di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin, 30 November 2020.

"Berkaitan dengan APBD Banten 2021, kami memberikan sejumlah saran kepada Pemprov Banten. Pertama, memastikan pinjaman sebesar Rp4,3 triliun dijalankan secara efektif, efisien dan akuntabel untuk peningkatan ekonomi dan penanganan Covid-19," ucap Juru Bicara Banggar DPRD Banten Ali Nurdin A Gani.

Selain itu, pemprov perlu melakukan kinerja yang lebih kreatif, inovatif, progresif dalam menggali potensi pendapatan daerah.

Banggar juga mengingatkan agar pemprov lebih cermat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan program dalam ABPD yang memiliki serapan rendah dan berdampak menghambat realisasi program yang dibutuhkan masyarakat.

"Maka dibutuhkan analisis yang mendalam terhadap persoalan ini," tuturnya.

Baca Juga : APBD Banten 2021 Diproyeksikan Naik Rp502 Miliar

Lebih lanjut, dia mengatakan, peningkatan PAD dari hasil penyertaan modal kepada PT BGD masih sangat minim. Sejauh ini, terlihat kondisi positif dan core bisnis yang digeluti PT BGD tidak jelas sebagaimana amanat PP Nomor 4 Tahun 2017 tentang BUMD.

"Dalam hal ini Bank Banten diharapkan menjadi bank yang sehat dan maju, sehingga memberikan manfaat kepada masyarakat Banten dan menjadi yang profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi kebanggaan masyarakat Banten," ujarnya.

Berkaitan dengan pendirian BUMD Agrobisnis, diharapkan dapat memberikan kesejahateraan bagi para petani dan masyarakat Banten. Untuk itu, pemprov dituntut memberikan perhatian khusus pada alokasi anggaran sektor pertanian yang memberikan sesuai dengan potensi yang ada di Banten.

Dalam kesempatan itu juga disampaikan struktur APBD Banten 2021 yang terdiri atas pendapatan asli daerah (PAD) Rp7,22 triliun, pendapatan transfer Rp4,38 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah Rp6,2 triliun.

"Belanja daerah sebesar Rp16,01 triliun terdiri atas belanja operasi Rp7,64 triliun, belanja modal Rp5,53 triliun, belanja tidak terduga sebesar Rp84,6 miliar, belanja transfer sebesar Rp2,75 triliun," katanya.

Baca Juga : Diguyur Pinjaman Rp 4,9 Triliun, Pemprov Banten Beberkan Manfaat Program PEN Dampak Covid-19

Dengan demikian, terjadi defisit Rp4,47 triliun yang ditutupi oleh silpa APBD TA 2020 senilai Rp329,11 miliar dan penerimaan pinjaman dari PT SMI senilai Rp4,13 triliun.

"Sebagaimana kesepakatan KUA PPAS 2021 diperlukan sumber pembiayaan yang akan dibiayai dari pinjaman daerah pemerintah pusat dengan menunjuk PT SMI," ujarnya.

Pada APBD TA 2021 juga terdapat pengeluaran pembiayaan Rp 65 miliar berupa penyertaan modal PT Agrobisnis Banten Mandiri. Kata dia, belanja daerah APBD Banten 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan antara lain pada belanja modal.

"Dengan pendapatan daerah yang berkurang cukup signifikan dipastikan terjadi defisit yang besar yang ditutup dari pinjaman daerah dan silpa tahun sebelumnya," ucapnya.

Agrobisnis harus mulai bergerak

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, BUMD PT Agrobisnis Banten Mandiri harus sudah mulai bergerak mengembangkan bisnisnya. Paling mendasar dalam mencukupi kebutuhan pangan di Banten.

"Kita titip uang ini (penyertaan modal BUMD Agrobisnis), tolong diawasi oleh teman-teman, bapak-bapak yang ada di DPRD," tuturnya.

Mantan Wali Kota Tangerang ini tidak ingin penyertaan modal yang diberikan kepada BUMD PT Agrobisnis Banten mandiri dikorupsi.

"Tolong diperhatikan betul. Saya kemarin ketemu dengan teman-teman Komisi III (DPRD Banten), menyampaikan banyak yang menjadi masukan termasuk pasar induk beli tanahnya enggak dipertimbangkan dengan akses. Kemarin rada kesulitan, saya bilang selesaikan dulu akses masuknya," ucapnya.***

Editor: Kasiridho


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x