Network
KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Serang meminta Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Serang membatasi kunjungan wisatawan masuk ke kawasan wisata Kabupaten Serang selama Libur Natal dan Tahun Baru 2021.
Hal itu dilakukan, agar tidak terjadi kerumunan, sehingga menyebabkan penyebaran Covid-19 selama Libur Natal dan Tahun Baru 2021.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang Mansur Barmawi mengatakan, saat ini Pemerintah Pusat sudah memberikan panduan bagaimana menyikapi Libur Natal dan Tahun Baru 2021.
Salah satunya Pemkab diminta untuk melakukan pembatasan masuk ke tempat wisata, agar tidak terlalu berlebihan.
"Keluar masuk pengunjung dibatasi enggak boleh dibebaskan," katanya kepada Kabar Banten.
Baca Juga : Libur Natal dan Tahun Baru 2021, Lewat Ruas Jalan Ini, Kendaraan Barang Masuk Banten Dibatasi
Ia menuturkan, dari gugus tugas harus menyampaikan pada pihak hotel atau Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), kemudian juga pada para pengelola pariwisata terkait standar operasional saat liburan Natal dan Tahun Baru.
"Saya kira harus ditekankan oleh pemda. Bagaimana pengelola wisata dan hotel betul-betul terapkan protokol kesehatan Covid-19. Harus secepatnya dilakukan pemda," ujarnya.
Sementara, Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, untuk persiapan Libur Natal dan Tahun Baru 2021, pihaknya sudah mengeluarkan surat imbauan tidak boleh ada kerumunan.
"Jadi, tahun ini diharapkan tidak merayakan Tahun Baru secara bergerombol, di rumah saja cukup dengan keluarga masing-masing. Karena, kami menghindari kerumunan kan di Kabupaten Serang naik turun (status peta risiko penularan Covid-19) kadang kuning kadang merah," ucapnya kepada Kabar Banten, Kamis, 17 Desember 2020.
Baca Juga : Libur Natal dan Tahun Baru 2021, Kapolda Banten: Utamakan Protokol Kesehatan
Ia mengatakan, untuk tempat wisata akan dilakukan pemantauan dari dinas terkait, agar turun ke Anyer-Cinangka untuk melihat seperti apa penanganannya. Selain itu, juga akan ada satgas yang ditempatkan di kawasan wisata.
Disinggung soal ada atau tidaknya pembatasan tingkat kunjungan wisatawan, dia menuturkan, untuk pembatasan kunjungan agak sulit dilakukan. Pencegahan yang bisa dilakukan hanya bisa dari hunian dibatasi.
"Misal kapasitas berapa bisa dihuni berapa persen. Dari situ otomatis mengurangi kerumunan tiap hotelnya. Kalau di pantai agak sulit, Pol PP koordinasi dengan TNI-Polri untuk menjaga kerumunan ini agak sulit di pantai, supaya mereka tidak terlalu numpuk," katanya.***
