Network
KABAR BANTEN - Anggota DPRD Kota Cilegon dari fraksi Persatuan Demokrat Rahmatullah meminta kepada Wali Kota Cilegon Helldy Agustian agar jangan menyalahkan tenaga harian lepas dan tenaga kerja kontrak atau THL dan TKK.
"Menurut saya yang perlu dievaluasi dan dibentuk tim investigasi adalah bukan soal keberadaan THL dan TKK. Karena mereka tentunya direkrut oleh OPD masing-masing berdasarkan kebutuhan dan tentunya sudah dianggarkan, karena selama ini tidak merepotkan APBD, "katanya, Senin 22 Maret 2021.
Dia mengatakan, keberadaan THL dan TKK ini merupakan untuk mengurangi angka pengangguran yang tidak terserap oleh industri dan perusahaan serta membantu dipemerintahan yang ada dikota cilegon.
Baca Juga: Diskon Hingga 90 Persen PLUS Voucher, Belanjaan Kamu Jadi Lebih Murah Lagi di Shopee Murah Lebay!
"Jika ini dianggap masalah bagi pemkot, saya katakan salah. Justru yang harus dievaluasi adalah kenapa pendapatan PAD dan APBD tidak pernah naik. Hal ini terbukti pada RPJMD 2016 - 2021.Tren pendapatan dan APBD selalu turun, kalau pun naik PAD berkutat diangka itu -itu saja, "ujarnya.
Menurut kajian di komisi 3, kata dia, soal pendapatan bisa mencapai Rp. 1 Trilyun dengan APBD Rp. 2 Trilyun, meski saat ini Rp. 700 miliar. Sebab pihaknya sudah pernah sidak ke lapangan. Baik pada pelaku maupun soal retribusi.
Baca Juga: Bebani APBD tak Sehat, Pemkot Cilegon Bentuk Tim Investigasi THL dan TKK
Menurutnya, hal yang harus dievaluasi yakni dinas berpendapatan dan BPKAD. Kenapa pendapatannya tidak pernah naik, apakah programnya atau SDM nya banyak yang bermain sehingga terdapat banyak kebocoran.
"Program kepala daerah hari ini adalah mengurangi angka pengangguran. Karena IPM Kota Cilegon diatas rata -rata nasional dan Banten. Seharusnya tidak ada pengangguran atau angka pengangguran kecil.Tapi ini malah besar, jadi perlu dikoreksi dan diperiksa data yang disampaikan oleh BAPEDA benar atau salah, "tuturnya.
