Network
KABAR BANTEN - Ketua Panitia Khusus atau Pansus DPRD Pandeglang tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban atau LKPj 2020 Bupati Pandeglang, Dadi Rajadi meminta Bupati Pandeglang Irna Narulita untuk menegur dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mangkir dalam pembahasan anggaran. Kedua OPD tersebut yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) dan BPBD Pandeglang.
"Bagaimana mau profesional dan bertanggungjawab atas penggunaan anggaran, dua OPD mangkir dalam pembahasan Pansus LKPj 2020 Bupati Pandeglang," kata Dadi Rajadi, Ketua Pansus LKPj Bupati Pandeglang 2020 usai pembahasan LKPj di Le Semar, Serang, Rabu, 24 Maret 2021.
Menurut Dadi, sebetulnya Pansus LKPj 2020 Bupati Pandeglang mau meminta keterangan soal serapan anggaran Dindikbud soal dana Bos dan penanganan belajar tatap muka di masa pandemi Covid-19. Selain itu untuk BPBD, Pansus akan menanyakan tentang penangganan hunian tetap di Panimbang dan Kecamatan Sumur.
"Iya, agenda Pansus LKPj 2020 Bupati Pandeglang ini sangat penting untuk bisa mencari data jelas terkait program yang ada di masing-masing OPD. Tapi, ada dua OPD yang mangkir dalam pembahasan LKPj 2020 Bupati Pandeglang, ini berarti mereka tidak patuh terhadap LKPj Bupati," kata Dadi.
Baca Juga: Bupati Pandeglang Dukung Reforma Agraria, Tanah tak Bertuan Bisa Dikelola Masyarakat
Sementara itu, rapat kerja Pansus I LKPj dengan narasumber, OPD dan Camat se-Kabupaten Pandeglang yang dipimpin langsung oleh Ketua Pansus Dadi Rajadi dan Wakil Ketua Pansus Endang Sumantri. Agenda rapat tetap menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Wakil Ketua Pansus LPKj 2020 Bupati Pandeglang, Endang Sumantri mengungkapkan, teknis pembahasan LKPj ini menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
“Untuk menjaga protokol kesehatan pada rapat ini dibagi menjadi 4 sesi. Sesi pertama rapat kerja dengan narasumber dari Kemendagri, sesi kedua dengan para camat, sesi ketiga dengan para kepala OPD dan sesi keempat rapat internal pasus LKPj,” tuturnya.
