Network
KABAR BANTEN -Direktur Pencegahan Badan Nasional Pencegahan Terorisme (BNPT) Brigjen Pol R Ahmad Nurwakhid mengungkapkan jumlah penduduk Indonesia yang terpapar radikalisme sebanyak 32 juta dari total penduduk 274 juta orang.
Mereka yang terpapar radikalisme tersebut, kata Ahmad Nurwakhid, masih bersifat umum yakni kategori ringan, sedang dan berat.
“Dari 32 juta tersebut, mereka yang sudah masuk dalam sel jaringan terorisme sebanyak 17.000 orang,” kata Nurwakhid saat menyampaikan materi pada acara Koordinasi Cegah Bersama Gerakan Radikal Terorisme yang digelar Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Provinsi Banten di salah satu hotel di Kota Serang, Selasa 25 Mei 2021.
Baca Juga: FKPT Sebut Intoleransi Awal Seseorang Jadi Pelaku Terorisme
Acara dibuka Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy diikuti para tokoh dari berbagai kalangan.
Nurwakhid menjelaskan, jika dipersentase, penduduk Indonesia yang terpapar sebanyak 12,2 persen dari jumlah penduduk 274 juta.
“Jadi yang masih belum terpapar sebanyak 87,8 persen atau yang disebut kalangan moderat,” kata Nurwakhid.
Baca Juga: Gawat! FKPT Banten Sebut Milenial Terpapar Terorisme Meluas
Ia mengatakan dalam penanganan terhadap penduduk yang terpapar radikalisme, BNPT melakukan dua pendekatan, yakni pencegahan lembut (soft approach) dan pendekatan penindakan.
“Untuk yang penduduk yang belum terpapar dalam kategori kalangan moderat kami lakukan vaksinasi idoeoogi atau kesiappsiagaan nasional. Sedangkan bagi yang terpapar dilakukan pendekatan melalui pemahaman moderasi agama.Mereka kami kategorikan sebagai orang tanpa gejala atau orang tanpa sadar,” katanya.
Ia mengatakan ciri masyarakat yang terpapar radikalisme yakni bersikap intoleran, ekslusif, dan sebar hoax.
Baca Juga: FKPT Banten: Pelaku Bom Bunuh Diri di Makassar Beragama Palsu dan Sesat
“Terhadap hal ini maka perlu dilakukan kontra radikalisasi, kontra narasi dan kontra propaganda,” jelasnya.
Terhadap 17.000 orang yang telah masuk sel jaringan terorisme, pihaknya melakukan pengawasan dan penindakan.
Namun demikian, Nurwakhid mengakui karena keterbatasan petugas, yang dimonitor kurang dari separuhnya.
Baca Juga: Bersama BNPT, FKPT Banten Berikan Pemahaman Potensi dan Dampak Radikalisme
“Kami memiliki keterbatasan penyidik dan Lapas sehingga kami melakukan prioritas pengawasan yang sudah sangat berbahaya,” katanya.
Narasumber lain Kepala Badan Intelijen Negara (Kabinda) Banten Brigjen TNI Cahyono Cahya Angkasa mengatakan Banten merupakan daerah yang rawan dimasuki gerakan radikalisme terorisme.
“Hampir semua berpotensi. Gerakan radikalisme di Banten masuk dari pulau Jawa, Sumtera dan Timur Tengah,” katanya.
Baca Juga: FKPT Banten Minta Pemkot Serang Giatkan Kearifan Lokal
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan penyebaran paham radikalisme dan terorisme di media sosial perlu diwaspadai.
“Perlunya pendekatan berbasis teknologi informasi dalam mengantisipasi dan mendeteksi infiltrasi gerakan radikal dan terorisme khususnya di media sosial,” kata Andika.
Selain itu, kata dia, untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan masyarakat dalam mencari, memilah, dan mengaplikasikan sumber informasi di media sosial merupakan suatu kebutuhan mendasar di era digital saat ini.
Oleh karena itu diperlukan, ujar Wagub, program literasi digital daerah untuk membentuk pengetahuan dan pemahaman masyarakat untuk menjadi lebih kritis terhadap informasi yang terdapat di media sosial.
Sehingga masyarakat yang melek informasi di media sosial, menurut Andika, akan menjadi lebih kritis ketika mendapati informasi negatif, terkait dengan infiltrasi radikal dan juga hoax.***
