Network
KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang mengakui bila Pemerintah Kota atau Pemkot Serang melakukan kesalahan, sehingga Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau APBD Perubahan Kota Serang 2021 ditolak oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Ditolaknya APBD Perubahan Kota Serang 2021 disebabkan karena Pemkot Serang telat dalam menyerahkan R-APBD Perubahan atau melewati batas waktu yang telah ditentukan.
Ketua DPRD Kota Serang, Budi Rustandi mengatakan, Pemkot Serang, khususnya tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) harus benar-benar belajar dari kesalahannya tahun ini.
Maka, mereka harus bisa mengejar target dan meraup pendapatan asli daerah yang lebih besar lagi.
"Itu (penolakan) pelajaran dari APBD Perubahan yang tidak dievaluasi oleh (pemerintah) provinsi. Tetap kami harus akui kalau ini kesalahan dari pemerintah kota serang, akibat keterlambatan ini," katanya, Ahad 31 Oktober 2021.
Baca Juga: APBD Perubahan Kota Serang 2021 Naik Rp372,9 miliar
Dia pun menegaskan, agar Pemkot Serang menginstruksikan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menghasilkan pendapatan yang lebih besar lagi, sebagai upaya mengejar target tahun 2022 mendatang.
"Tentu saya minta pendapatan 2022 itu dikejar untuk menutupi kekurangan dari tahun 2021 ini karena ada penolakan. Itu wajib, saya minta kepada TAPD dan OPD yang berkaitan dengan pendapatan," ujarnya.
Menurut Budi Rustandi, selama ini Pemkot Serang, baik TAPD, maupun para OPD tidak banyak melakukan inovasi dan jemput bola untuk peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
