Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menyerahkan Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Banten nomor 2 tahun 2022 tentang Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa Adat.
Dokumen perda tersebut diserahkan oleh Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy kepada Jaro Pamarentahan Baduy yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Kanekes, Kabupaten Lebak, Saija, pada Sabtu 7 Mei 2022.
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy, yang juga sebagai Bapak Gede bagi masyarakat adat Baduy mengatakan, Perda tersebut merupakan janji Pemprov Banten terhadap pemerintahan desa adat Baduy khususnya.
Baca Juga: Sambut Seba Baduy, Ramadani: Menjaga Kelestarian Alam Kewajiban Bersama
"Maka, dengan diserahkannya Perda yang mengatur tentang pemerintahan desa adat tadi, janji kami kepada masyarakat adat di Provinsi Banten telah ditunaikan," katanya.
Dia menjelaskan, dibuatnya Perda tentang Desa Adat tersebut sebagai pemenuhan janji Pemprov Banten kepada masyarakat Baduy tiga tahun lalu sebelum pandemi Covid-19 melanda.
Selain itu, dengan adanya perda tersebut Desa Kanekes sebagai desa adat Baduy dan desa adat lainnya lebih leluasa menerapkan kelembagaan dan kepemimpinan.
"Tentunya sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku di masing-masing desa adat tersebut. Alhamdulillah perda tentang desa adat ini merupakan yang pertama di Indonesia. Karena provinsi lain di Indonesia yang juga banyak memiliki desa adat belum ada yang mempunyai perda ini, baru Banten," ujarnya.
Tak hanya itu, Andika mengaku senang atas masyarakat Baduy dan dilaksanakannya ritual Seba Baduy di Provinsi Banten.
