Network
Agar tidak terjadi seperti PPP, menurut Leo ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh pengurus partai politik di daerah agar tidak terdampak oleh dinamika politik di kepengurusan pusat, khususnya DPW PPP Banten.
Baca Juga: Jelang Pilpres 2024: Menakar Dua Kekuatan Capres dan Cawapres, Prabowo-Puan dan Ganjar-Anies
Diantaranya, memperkuat konsolidasi, membuat agenda bersam dengan merencanakan program kerja jangka pendek dan jangka menengah memuji Pemilu 2024.
"Partai politik ini seperti sebuah organisasi komando, ketua umum berkata A maka elemen di bawahnya harus sevusi, sepaham dengan ketua umumnya. Visi ketua umumnya tidak bisa di terima oleh para bawahan maka strategi politik yang kemudian dijalankan untuk pemenangan tentu akan terganggu," katanya.
Oleh karena itu, ujar Leo, yang perlu dilakukan parpol yakni pertama adalah konsolidasi politik.
"Apa yang diharapkan 2024 apa kemudian yang perlu dilakukan dalam jangka pendek dan jangka menengah dalam mencapai penyelenggaraan pemilu tahu 2024," katanya.
Terlebih dari itu, menurut Leo, konsolidasi partai politik juga untuk menjaring mana yang solid dan tidak solid diinternal partai itu sendiri.
"Konsolidasi partai politik penting karena bukan hanya menyampaikan visi misi strategi dari ketua umum baru tetapi juga memilah dan memilih mana yang pro dengan ketua umum baru dan mana yang kontra," katanya.
Untuk mencegah konflik di kepengurusan daerah, Ketua DPW PPP Provinsi Banten Subadri Usuludin bakal segera mensosialisasikan hasil mukernas tersebut kepada pengurus tingkat kabupaten/kota.
