Network
KABAR BANTEN - Seluruh kader Kelompok kerja kampung keluarga berkualitas (Pokja KB) harus mempunyai data yang valid dan jangan asal tulis.
Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Pendudukan dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Agus Zulkarnaen, mengatakan, kader Pokja KB harus punya data tersendiri.
“Jadi, yang kami minta adalah validasi data. Pokja Kampung KB, harus mempunyai semua dan berbasis yang real dilapangan,”kata Agus Zulkarnaen, Jumat, 23 September 2022.
Ia menuturkan, pelaporan data, bukan sekedar tulisan dan angka. Namun lebih dari itu, semua harus valid dan real dilapangan.
“Apalagi kalau cross check ke lapangan, orangnya ada dan valid sesuai data. Kalau asal tulis, orangnya nggak ada,ini akan menjadi sebuah permasalahan,” ujarnya.
Baca Juga: Cegah Generasi Stunting, Tingkatkan Kualitas Hidup Masyarakat, 2 Kampung KB di Kota Cilegon Dibentuk
Adanya bank data yang valid, kata dia, banyak sekali keuntungannya. Apalagi, data tersebut masuk dalam sistem digital.
“Hanya tinggal mengetik NIK atau nama, akan muncul secara detil,semua keluarga. Oleh karena itu, Pokja Kampung KB harus benar-benar mempunyai bank data tersendiri,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pengendalian Kependudukan pada DP3AP2KB, Wawan Ikhwani mengatakan, semua Pokja diharapkan dapat menguslkan rencana kerja.
