Network
SERANG, (KB).- TNI-Polri menggelar pasukan dalam apel persiapan pengamanan kampanye rapat umum 24 Maret-13 April, di Alun-alun Timur Kota Serang, Jumat (22/3/2019). Apel serentak yang juga digelar di seluruh Indonesia itu diikuti para penyelenggara pemilu, pemerintah daerah hingga personel perlindungan masyarakat (Linmas).
"Dalam tahapan pemilu, muncul berbagai kerawanan seperti penyebaran hoax dan meningkatnya politik identitas. Kedua kerawanan ini merupakan bentuk lain dari teror kepada masyarakat karena mempengaruhi kondisi psikologis rakyat di seluruh wilayah Indonesia," kata Kapolda Banten Irjen Pol. Tomsi Tohir membacakan amanat dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) RI Wiranto.
Dalam pandangan Menkopolhukam yang disampaikan Kapolda, penyebaran hoax terutama melalui media sosial (medsos) disebut memiliki tujuan sebagai alat untuk menyingkirkan lawan politik secara tidak sehat. Begitu juga dengan politik identitas, khususnya isu suku, adat, ras dan agama (SARA), yang dianggap bisa menyebabkan disintegrasi bangsa dan hilangnya rasionalitas warga dalam menentukan pilihan politiknya.
"Sejatinya, pemilu harus menjadi ajang memilih pemimpin dan bukan mengadu pemimpin, apalagi mengadu antarkubu. Opini kita semua diarahkan bahwa ajang ini bukan untuk membenturkan satu pihak dengan pihak lain, atau ajang konflik antara kubu yang satu dengan kubu yang lain," ujar Kapolda.
Dalam amanat itu, Kapolda juga berharap agar Pemilu bisa menjadi salah satu tonggak sejarah dalam dunia perpolitikan di Indonesia. Sebab, pada pemilu serentak kali ini, akan menjadi warisan karena jadi sorotan dunia internasional apakah Indonesia mampu melaksanakan konsolidasi politik secara demokratis dan berintegritas.
"TNI-Polri, bertanggung jawab langsung terhadap jalannya pelaksanaan pemilu. Meskipun fungsinya berada di luar lingkup pemilu, tapi bisa menentukan sukses pesta demokrasi tersebut," tuturnya.
Sebagai upaya pengamanan, Polda dan unsur TNI menginstruksikan jajarannya agar segera mengambil tindakan tegas jika menemukan potensi gangguan di lingkungan masyarakat. Itu karena masih terdapat ancaman dan tantangan yang diprediksi akan timbul dan menghambat pelaksanaan Pemilu 2019 berdasarkan pemetaan di daerah.
"Segera kenali, cari, temukan dan atasi serta netralisir potensi keamanan agar tidak berkembang dan tidak mengganggu jalannya pemilu. Babinsa dan bhabinkamtibmas harus menenangkan masyarakat agar tidak resah dengan penyebaran hoax.
Inventarisisasi dan koordinasi dengan tokoh agama, adat, pemuda, serta tokoh masyarakat untuk memberikan rasa tenang sehingga masyarakat bisa menggunakan hak pilihnya dengan aman," ucapnya.
