Network
KABAR BANTEN - Mengantisipasi banjir yang sering melanda Kecamatan Tigaraksa dan Pakuhaji, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tangerang merencanakan membangun dua kolam retensi penampungan air.
"Sudah dilakukan studi kelayakan dan proyek itu dikerjakan mulai pertengahan 2019," kata Kepala Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang Taufik Emil, belum lama ini.
Ia menuturkan, proyek tersebut melibatkan instansi terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBM-SDA), Dinas Perumahan, Pemukiman, dan Pemakaman (Perkim).
Namun, masing-masing instansi tersebut, memiliki fungsi, yakni Perkim sebagai pengadaan tanah, DBM-SDA pembangunan konstruksi, dan Bappeda sebagai pihak yang penyusunan desain pekerjaan secara menyeluruh.
Pihaknya belum dapat menjelaskan nominal anggaran dari APBD, karena dua proyek tersebut, dikerjakan bertahap mulai 2019 hingga 2023 dimulai dari atudi kelayakan dan dilanjutkan dengan pembebasan lahan.
Proyek tandon air atau kolam retensi tersebut, telah mendapatkan persetujuan dari DPRD Kabupaten Tangerang termasuk besaran dana yang dikucurkan.
Ia mengatakan, dua kecamatan tersebut, merupakan daerah rawan banjir akibat meluapnya Sungai Cimanceuri dan anak Sungai Cisadane, sehingga diperlukan areal kolam untuk menampung sementara luapan air sungai.
“Ketika musim hujan ribuan rumah penduduk di Tigaraksa diterjang banjir dan hamparan sawah dihantam air bah di Pakuhaji,” ujarnya.
Kolam air tersebut juga nantinya berfungsi sebagai sumber air bagi Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) setempat, karena dapat menampung dan mengurangi debit air akibat hujan. Demikian juga ketika kemarau, air di kolam tersebut dapat juga dimanfaatkan untuk mengairi areal persawahan penduduk.
“Tandon air juga dapat berguna sebagai destinasi wisata bahari, seperti di dekat pusat pemerintahan dan daerah lainnya,” ucapnya.
Sementara itu, anggota DPRD Kabupaten Tangerang menuturkan, akan mengawasi proyek kolam retensi (tandon) di Kecamatan Tigaraksa dan Pakuhaji sebagai upaya untuk mencegah banjir di lokasi rawan bencana.
"Program tersebut, dianggap telah sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah disusun," tutur Ketua Fraksi Demokrat DPRD Kabupaten Tangerang Aditya Wijaya.
Ia mengatakan, dalam pelaksanaan perlu pengawasan ketat, karena lokasi terpisah, di Utara (Pakuhaji) dan Selatan (Tigaraksa) serta saat pembebasan lahan penduduk.
Ia menambahkan, lokasi yang dipilih sudah dianggap tepat, karena kedua daerah rawan bencana, hal tersebut merupakan bukti serius pemerintah setempat membantu warga.
Menurut dia, dalam RPJMD tahun 2018-2023 harus dipantau dan dikerjakan sesuai alokasi dana, sehingga bermanfaat bagi warga.
"Ini merupakan langkah positif dan ada sinergi masing-masing instansi untuk membantu warga yang bermukim di lokasi bencana," katanya. (Dewi Agustini)*
