Network
Untuk lebih jelas, Komisi I DPRD Banten direncanakan untuk datang langsung ke Kemendagri, BKN dan Menpan RB mempertanyakan persoalan yang sedang terjadi di Banten.
"Nanti kita ke Menpan RB, BKN dan Mendagri," katanya.
Terlebih dari itu, persoalan sejumlah jabatan di Plt-kan menurut Jazuli berujung pada timbulnya kegelisahan dikalangan pejabat.
"Muncul kegelisahan pegawai. Orang luar, pengamat segala macam tau kan dari pegawai, ada relasi dengan pegawai katanya mempresentasikan dampak dari kegelisahan para pejabat. Tapi, pegawai juga harusnya tidak perlu banyak manuver, bekerja saja sesuai ketentuan dan sumpahnya.
Jazuli meyakini, kegelisahan pejabat akibat dari banyak Plt, merupakan ukuran bahwa, ada penjelasan yang tidak sampai di internal Pemprov Banten mengenai kebijakan tersebut.
"Ada masalah di internal. Masalahnya adalah internalisasi atau sosialisasi terhadap kebijakan yang mengikuti aturan pusat terkait dengan penyetaraan, ini mesti betul betul matang dan siap di internal. Supaya engga gaduh," katanya.
Atas dasar itu, Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar diingatkan untuk mensosialisasikan lebih rinci ke internal Pemprov Banten terkait keputusan sejumlah jabatan di Plt-kan.
"Kita mengingatkan agar Pj ini terus berkonsultasi mematangkan basis aturannya untuk mengambil keputusan. Terutama soal Plt, kenapa sampai kapan?, menganggu pelayanan apa engga?," ucap Jazuli.
Terlepas dari dinamika yang terjadi, Jazuli meminta Pemrov Banten untuk memastikan status sejumlah yang saat ini di Plt-kan, tidak sampai mengganggu pelayanan terhadap masyarakat.
"Jangan sampai status status Plt ini mengganggu proses pelayanan," katanya.
