Network
PANDEGLANG, (KB).- Pemprov Banten menargetkan tidak ada lagi penderita gizi buruk pada 2020. Selain itu juga menekan angka stunting (kekerdilan). Untuk mewujudkan program tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Banten mengajak seluruh stakeholder untuk ikut berpartisipasi dalam merealisasikan program.
"Kami berharap agar program Gubernur yakni Banten Cegah Stunting, yang sudah menjadi rencana kerja hingga 2022 dapat terealisasi," ujar Kepala Dinkes Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti, dalam rapat persiapan kegiatan intervensi cegah stunting di Kantor Desa Bayumundu Kaduhejo Pandeglang, dalam keterangan tertulis, Kamis (13/2/2020).
Ia mengungkapkan, pada 2020 ini jumlah stunting masih sekitar 26 persen, dan diharapkan pada 2022 dapat ditekan hingga 14 persen. "Sedangkan gizi buruk di 2020 ditiadakan," ujar Ati.
Program tersebut perlu keterlibatan dari semua pihak agar terealisasi. Ia menuturkan, untuk stunting peran Dinkes hanya 30 persen, sedangkan 70 persennya harus melibatkan OPD terkait seperti Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Perkim dan Dinas Pertanian.
Ia mengatakan, ada beberapa upaya untuk merealisasikan kedua program tersebut. Pertama, tahapan persiapan untuk membentuk komitmen dari seluruh aparat yang ada. Kedua, membentuk pos gizi, yang didalamnya memberikan edukasi kepada masyarakat untuk cara memasak, makanan serta pola asuh yang benar.
Di tempat yang sama, Sekretaris Komisi V DPRD Banten Fitron Nur Ikhsan mengatakan, penyebab stunting salah satunya pola asuh orangtua. Oleh karena itu, ia mengapresiasi adanya kelas ibu dari Dinkes Provinsi Banten.
"Faktor penting yang menentukan stunting dan gizi buruk adalah ibu. Oleh karena itu, perlu adanya edukasi untuk mengubah pola perilaku ibu-ibu, khususnya untuk mengatur gizi baik sangat mengalami kehamilan maupun pola makan dalam rumah tangga," ujarnya.
Menurut dia, apa yang dijalankan oleh dinas kesehatan adalah program strategis nasional dan menyangkut generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, sudah sepatutnya semua pihak memberikan dukungannya, termasuk masalah anggaran. (RI)*
