Network
Wakil Ketua MPR RI, Yandri Susanto mengatakan bahwa pesan yang bisa diambil dari deklarasi tersebut adalah jelas bahwa Banten tidak akan terpisah dari NKRI. Bahkan, menurut Yandri, segala sesuatu yang terjadi di Banten, merupakan tanggung jawab semua umat beragama.
"Para ulama yang hadir di sini, bersatu, memastikan bahwa Indonesia sudah begini, lahir begini, jangan sampai berfikiran yang lain, apalagi ingin merubah dasar negara kita," kata Yandri.
Yandri berharap, dengan adanya doa kerukunan dan deklarasi tersebut, Banten bisa menjadi contoh untuk daerah-daerah lain di Indonesia. "Perbedaan sudah pasti. Yang sudah berbeda, jangan dipaksa sama, karena sejatinya perbedaan itu kebanggaan kita. Perbedaan itu harus kita syukuri dan kita rawat. Karena perbedaan, ada Indonesia," ujarnya.
Yandri juga berpesan bahwa berbeda warna itu boleh, namun yang lebih penting adalah benderanya tetap merah putih. "Merah putih adalah kebanggaan kita, tidak boleh kita robek, tidak boleh kita korbankan demi kepentingan politik," tegasnya.
Stafsus Menag RI, Abdul Rochman menambahkan bahwa sesama anak bangsa, sudah menjadi kewajiban untuk mensyukuri kondisi bangsa yang majemuk. Menurut Gus Adung, sapaan akrabnya, banyak negara yang berdiri karena satu kepentingan, namun pada akhirnya timbul konflik dan perang saudara.
"Tapi Indonesia, dengan keragaman yang luar biasa, tetap bisa bersatu dan harmonis. Program moderasi beragama, hakikatnya kewajiban kita untuk merawat warisan bangsa Indonesia yang majemuk ini," kata Gus Adung.
Gus Adung menyampaikan bahwa, tahun 2023-2024 merupakan tahun politik. Sebagaimana pesan Menag, Gus Adung menginginkan agar masyarakat Banten bisa menjaga dan tidak berkonflik karena kepentingan politik, apalagi adanya politisasi agama di rumah ibadah.
"Kita pastikan rumah ibadah kita steril dari kampanye poiltik," tegas Gus Adung.***
