Network
Menurut dia, hal itu dapat dimaklumi, apalagi dengan adanya instruksi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo yang mengizinkan pegawai pemerintahan untuk memperpanjang masa libur atau mengambil cuti tambahan.
Hal itu dilakukan sebagai antisipasi dan menghindari penumpukan arus balik mudik lebaran tahun 2023.
"Kalau dulu, tahun lalu itu kebijakannya lebaran tidak boleh nambah cuti. Sekarang anjuran bapak presiden, walaupun sudah ambil cuti misalnya empat hari, khawatir terjebak macet bisa mengambil cuti tambahan lagi," ujarnya.
Mengenai jumlah atau tenggat toleransi cuti ASN yang diberikan, dia menjelaskan, sesuai dengan aturan yang berlaku.
Yakni selama 14 hari kerja selama satu tahun, artinya dengan adanya tambahan cuti tersebut akan dipotong dari hak libur karyawan dalam satu tahun.
"Cuti itu 14 hari kerja, jadi sampai itu saja. Memang kadang ada yang ngambil cuti empat hari, nambah dua hari atau tiga hari. Tapi ini juga mendukung program pemerintah, khawatir nanti ada lonjakan arus balik, jadi dimaklumi," tuturnya.
Meski demikian, apabila ditemukan adanya pegawai pemerintahan yang tidak masuk tanpa keterangan secara jelas, maka pihaknya akan menjatuhkan sanksi kepada yang bersangkutan.
"Bagi mereka yang tidak masuk tanpa keterangan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nanti kami akan tindak," ucapnya.
Kepala BKPSDM Kota Serang Karsonon mengatakan, pihaknya masih melakukan monitoring dan pengecekan ke OPD di lingkungan Pemkot Serang.
Sehingha, untuk saat ini belum ditemukan adanya ASN yang bolos atau mengajukan perpanjangan cuti lebaran.
