Network
Sebab, Kota Serang sudah banyak mendapat perhatian dan sejumlah catatan buruk pada tahun lalu akibat adanya kecurangan pada saat penerimaan calon siswa baru.
"Jadi mohon diantisipasi dan jangan sampai mendapat sorotan negatif kembali seperti tahun lalu yang banyak catatan-catatan buruk seperti itu. Biarkan pelaksanaan PPDB ini mengalir sesuai dengan aturan, dan kebebasan warga Kota Serang untuk mendapatkan akses itu," ujarnya.
Apalagi, dikatakan dia, saat ini terdapat kantor cabang dinas (KCD) yang membantu proses PPDB Kota Serang.
Sehingga, seharusnya semua warga masyarakat mendapatkan hak yang sama, tidak boleh adanya praktik kecurangan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu.
"Jelas. Otomatis warga Kota Serang harus mendapatkan hak pendidikan yang lebih baik dan layak. Harus transparans dan diawasi secara ketat jangan sampai ada kepentingan," tuturnya.
Hal itu juga, kata dia, sesuai dengan program Pemerintah Pusat yang mewajibkan masyarakat untuk mendapatkan pendidikan hingga sembilan tahun untuk tingkat kota, dan 12 tahun tingkat provinsi.
Sehingga, apabila terjadi kecurangan di lingkungan sekolah akan merugikan bagi pihak lain, terutama terhadap calon siswa atau peserta didik.
Baca Juga: Benarkah Jawaban Solat Istikharah Melalui Mimpi? Begini Jawaban Buya Yahya
"Wajib untuk pemerintah harus ada keterbukaan, mulai dari pengelola pendidikan baik panitia PPDB, kepala sekolah dan dindikbud dalam memfasilitasi peserta didik atau calon peserta didik untuk mendapatkan pendidikan secara layak dan proses yang benar," ucapnya.
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, apabila terjadi kecurangan dan ditemukan adanya pelanggaran, Pemkot Serang harus memberikan sanksi tegas karena dapat merusak generasi bangsa.
