Network
Difokuskan dan diperuntukan guna pengentasan stunting, minimal turun hingga 14 persen pada 2024 mendatang.
"Mulai dari pencegahan hingga penanganan, anggaran itu dari APBD Kota Serang dan skema kami tahun 2023-2024 memang lebih spesifik ke masalah stunting, gizi buruk, dan inflasi," ujarnya.
Diakui dia, untuk mencapai 14 persen jumlah stunting di Kota Serang saat ini cukup sulit, karena minimnya pos pelayanan terpadu atau Posyandu di sejumlah lingkungan, khususnya tingkat RW.
Maka, kolaborasi antara pemerintah daerah dengan masyarakat serta instansi vertikal lainnya dirasa perlu dilakukan untuk program pengentasan stunting tersebut.
"Posyandu itu penting, apalagi masih banyak di lingkungan masyarakat tidak memiliki posyandu karena keterbatasan lahan, padahal kami sudah siapkan pembangunannya. Tapi secara mekanisme dan aturan tanahnya harus dihibahkan kepada kami, sehingga dibutuhkan partisipasi masyarakat," tuturnya.
Pemkot Serang juga melibatkan sejumlah stakeholder, baik dari pemerintahan provinsi, kementerian, maupun instansi vertikal lainnya dalam penanganan stunting, sesuai amanat dan perintah dari Presiden.
Meski saat ini, diklaim jika angka stunting mengalami penurunan yang cukup signifikan, walaupun masih jauh dari target pemerintah pusat.
"Tapi diharapkan akhir tahun 2024 bisa menjadi 14 persen, makanya kami urai kembali permasalahan yang ada," ucapnya.
Baca Juga: Capai 523 Kasus, Kecamatan Serang Tertinggi Stunting
Wali Kota Serang Syafrudin mengatakan, persoalan stunting di daerah melibatkan banyak pihak, seperti masalah air bersih atau sanitasi yang merupakan kebutuhan dasar berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR).
