Network
KABAR BANTEN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Serang memberikan catatan terhadap Pemerintah Kota (Pemkot) Serang, dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) khususnya dinas penghasil bakal dievaluasi terkait pelayanan dasar serta pendapatan.
Di antaranya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan (Dishub), dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud).
Ketua DPRD Kota Serang Budi Rustandi mengatakan, terdapat sejumlah catatan terkait potensi pendapatan dan kinerja OPD di lingkungan Pemerintahan Kota Serang.
Terutama Satpol PP yang hingga saat ini dinilai kurang aktif dalam melaksanakan tugas sebagai penegak peraturan daerah (Perda).
"Itu juga kan termasuk pelayanan dasar kepada masyarakat. Kemudian, soal penertiban terhadap beberapa pelanggaran, mulai dari pedagang kaki lima (PKL). Tugas Satpol PP itu kan sebagai OPD penegak perda, kenapa susah amat untuk menertibkan. Jadi harus dievaluasi," katanya belum lama ini.
Kemudian, terdapat beberapa catatan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).
Khususnya soal aset yang belum terkelola dengan baik, hingga potensi pendapatan yang belum maksimal.
"Memang tahun 2022 ada peningkatan, tapi itu kan dari defisit, jadi sama saja tidak ada kenaikan yang signifikan," ujarnya.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kota Serang Mad Buang mengatakan, DPRD Kota Serang memberikan sejumlah rekomendasi dan beberapa catatan yang harus benar-benar diperhatikan oleh Pemkot Serang.
