Network
KABAR BANTEN - Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan Pemerintah Provinsi atau Pemprov Banten memaksimalkan gerakan antikorupsi. Melalui Pemerintahan yang bersih serta pelaku usaha yang bersih, kesejahteraan masyarakat semakin terwujud.
Hal itu diungkap Al Muktabar pada Pembukaan Bimbingan Teknis Pemberdayaan Peran Serta Masyarakat dengan tema "Mewujudkan Dunia Usaha Antikorupsi Melalui Penanaman Nilai-nilai Integritas" di Aula Lantai 7 Gedung Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Kamis 13 Juli 2023.
"Kita melanjutkan apa yang KPK RI rekomendasikan terkait edukasi antikorupsi yang pesertanya pelaku usaha. Kemarin para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Banten. Seperti disampaikan bahwa agenda kerja KPK RI ini bagian kebersamaan dengan Pemprov Banten yang juga akan dilaksanakan di Provinsi lain. Tahun 2023 dimulai dari Provinsi Banten,” ungkapnya.
“Kita berharap dengan kehadiran KPK kita diingatkan untuk benar-benar pemerintahan yang bersih, pengusaha yang bersih, sehingga pencapaian kesejahteraan masyarakat semakin baik,” tambah Al Muktabar.
Dikatakan, Pemprov Banten pada dasarnya telah melakukan usaha semaksimal mungkin untuk menggerakkan dan mengoptimalkan antikorupsi ini. Sehingga bisa kita lihat dari berbagai pencapaian kinerja pembangunan, pemerintahan, dan kemasyarakatan Provinsi Banten berjalan cukup baik.
“Tentu kita tidak berpuas diri dengan pencapaian yang sudah ada, kita harus terus meningkatkannya. Di antaranya seperti yang kita lakukan di pagi hari ini,” ungkap Al Muktabar.
“Pengusaha sebagai penggerak perekonomian pada kehidupan masyarakat. Ada lapangan kerja, penghasilan, yang dalam jumlah tertentu bisa menjadi sumber penghasilan daerah dari sektor pajak, retribusi, dan seterusnya. Tentu dalam rangka menjalankan itu, prinsip-prinsip antikorupsi penting sekali,” tambahnya.
Dikatakan, khusus akses kerja cakupan pembiayaan Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), Pemprov Banten membangun tata laksana yang semakin transparan, efektif, akuntabel, dan efisien.
“Kita mendorong diantara metodologinya dalam pengadaan barang dan jasa dengan e-katalog baik itu lokal, nasional, maupun sektoral,” ungkap Al Muktabar.
“Pemprov Banten sudah mendekati 80 persen dalam penggunaan e-katalog. Yang kita belum bisa etalase terkait dengan konstruksi jembatan pada pondasi dan komponen kerangka yang perlu diintegrasikan. Jadi kita menunggu dari pola-pola yang disusun dari Kementerian/ Lembaga maupun Lembaga Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” pungkasnya.
