Network
"Seperti misalnya waktu Covid-19 Pemda beli beras untuk dibagikan kepada masyarakat, itu dari penggilingan padi di Kabupaten Serang," katanya.
Sebab keberadaan penggilingan tersebut ditugaskan untuk membina petani di sekitarnya. Sehingga mereka sudah punya tugas masing-masing di wilayahnya.
Baca Juga: Beras Dinilai Dimonopoli Perusahaan, Pengusaha Penggilingan Padi se-Banten Bakal Ngadu ke DPR RI
"Dengan kondisi seperti ini tentunya kita Pemda harus fasilitasi lagi. Harus mengundang lagi Wilmar sejauh mana tindak lanjut MoU yang diminta Pemda. Kalau mereka di forum penggilingan mengeluh seperti ini, berarti yang waktu itu difasilitasi Pemda belum berjalan," tuturnya.
Ia saat itu mengaku sudah mewanti-wanti agar penggilingan padi atau beras di Kabupaten Serang tidak boleh mati. Sebab mereka adalah bagian dari usaha masyarakat.
"Saya mau cek lagi kemarin forum gabungan dengan kabupaten kota lain mau menghadap ke komisi IV DPR RI karena mitra Kementan. Nanti insyallah kita akan fasilitasi lagi untuk duduk bersama khususnya untuk forum penggilingan beras Kabupaten Serang," ucapnya.
Disinggung apakah perlu dibuat regulasi, menurut dia seharusnya MoU sudah cukup apabila ada komitmen. Sehingga forum dan perusahaan bisa berjalan lancar.
"Memang kita lihat lagi coba di dalam perjanjiannya sedetail apa, nanti Pemda disitu sebagai wasitnya. Karena saya benar-benar wanti wanti kepada perusahaan," katanya. ***
