Network
KABAR BANTEN - Panitia Khusus (Pansus) DPRD Provinsi Banten belum melanjutkan tahapan pembahasan Rancangan Perda tentang Penyertaan Modal kepada BUMD Agrobisnis. Sebab, Pemprov Banten belum juga menyerahkan daftar nama direksi dan komisaris hasil seleksi yang telah dilalukan.
Padahal, direksi dan komisaris dibutuhkan untuk diminta penjelasan tentang skema penggunaan penyertaan modal berikut strategi bisnis yang dilakukan.
Anggota Pansus Rancangan Perda Ade Hidayat mengatakan, alokasi penyertaan modal untuk BUMD Agrobisnis telah masuk pada APBD Perubahan 2020 sebesar Rp 50 miliar. Namun penyertaan modal untuk perusahaan plat merah tersebut belum bisa diserap sampai Rancangan Perda tentang Penyertaan Modalnya rampung.
"Rp 50 miliar, peruntukannya temanya untuk penyertaan modal," katanya, Senin 31 Agustus 2020.
Adapun alasan Rancangan Perda belum diselesaikan karena Pemprov Banten belum menyerahkan nama komisaris dan direksi BUMD Agrobisnis hasil seleksi.
"Belum ada tembusan ke DPRD. Kalau sudah kan mungkin ada tembusan ke Komisi III. Kalau sudah ada selanjutnya Komisi III akan memanggil para jajaran direksi dan komisaris tersebut," ucap pria Wakil Ketua Komisi III DPRD Banten ini.
Baca Juga : Sudah Diundang Pansus, Pembahasan Raperda Penyertaan Modal Tak Dihadiri OJK
Menurutnya, pansus berkepentingan memanggil komisaris dan direksi sebelum melanjutkan pembahasan Rancangan Perda. Pihaknya ingin mendapatkan gambaran tentang rencana bisnis berikut target dan prioritasnya. Sehingga penggunaan penyertaan modal jelas dan bermanfaat untuk masyarakat luas.
"Kami menunggu Pemprov Banten, karena sejumlah surat dari pansus belum ada tanggapan serius dari pemprov. Pansus sudah memberikan catatan. Salah satunya rencana bisnis dan core bisnis. Masa uang dikasih tapi orang yang akan menjalankannya belum ada," ucapnya.
