Network
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengatakan, terkait gedung ada kendala di lapangan.
Oleh karena itu dirinya akan mencoba mengakses kepala BPN untuk meminta dibantu agar dipercepat proses sertifikasi lahannya.
"Karena kita tahu gedung KPU masih di kota. Terus kondisinya sudah tidak layak, kemarin saya harap bisa cepat disertifikasinya dan anggaran dari KPU pusat bisa turun untuk pembangunan di Puspemkab," ujarnya.
Tatu juga mengatakan sempat berdiskusi dengan KPU terkait anggaran. Anggaran yang dicairkan ada 2023 dan 2014.
"Intinya saya meminta pada BPKAD itu harus tepat waktu. Jadi ketika KPU membutuhkan anggaran sebesar apa, maka detailnya harus dimunculkan tiap bulannya. Supaya dengan kondisi keuangan di Pemda harus menyesuaikan dengan yang dibutuhkan di lapangan," ucapnya.
Seperti kata dia dalam pembahasan juga muncul ketentuan di Permendagri terkait pencairan harus 40 persen di 2023 dan 60 persen di 2024.
Namun ketika ditanyakan langsung ke KPU mereka belum membutuhkan anggaran sebesar 40 persen di 2023.
"Jadi angka yang kemarin sudah dihitung itu yang dibutuhkan oleh KPU. Jadi kita lebih melihat KPU kapan butuh itu harus ada anggaran dan itu jadi prioritas di DPKAD supaya semua lancar tahapan yang harus dilakukan," katanya. ***
