Implementasi Lab MR dan APIP, BPKP RI Tunjuk Pemkot Cilegon Jadi Percontohan Nasional

- 20 September 2023, 20:43 WIB
Pejabat Pemkot Cilegon dan Pejabat  BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), foto bersama usai penandatanganan MoU, Rabu 20 September 2023.
Pejabat Pemkot Cilegon dan Pejabat BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD), foto bersama usai penandatanganan MoU, Rabu 20 September 2023. /Dokumen Kominfo Kota Cilegon

KABAR BANTEN - Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Republik Indonesia (BPKP RI) menunjuk Pemerintah Kota atau Pemkot Cilegon menjadi percontohan Nasional atas implementasi Laboratorium Manajemen Resiko (Lab-MR) dan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

Penunjukan Pemkot Cilegon ditandai dengan penandatanganan nota perjanjian kerjasama atau Memorandum of Understanding (MoU) tentang penyelenggaraan Laboratorium Manajemen Resiko dan Peningkatan Kapabilitas APIP.

Pemkot Cilegon diwakili oleh Wali Kota Cilegon Helldy Agustian dan Deputi Kepala BPKP RI Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah (PPKD) Raden Suhatono di Aula Sekretariat Daerah (Setda) II Pemkot Cilegon, Rabu 20 September 2023.

Wali Kota Cilegon Helldy Agustian mengatakan, bahwa Laboratorium Manajemen Resiko sangat penting dalam memberikan kebiasaan yang lebih baik lagi kedepannya.

"Kami tentunya mengapresiasi dan mengucapkan terimakasih atas kepercayaannya bahwa Kota Cilegon menjadi pilot project dari 98 kota secara nasional,” kata Helldy Agustian.

Ia menuturkan, hanya ada empat, di provinsi, di kabupaten, kota dan kementerian. Untuk Kota Cilegon dipercayai untuk pertama kali.

“Ini adalah sebuah kebanggan bagi kami untuk menjadi sebuah proyek percontohan. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan baik,” ujarnya.

Keberadaan Laboratorium Manajemen Resiko, kata dia, juga dapat menganalisis dan mengurangi resiko, sehingga bisa mengurangi hal-hal negatif dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kota Cilegon.

"Setelah MoU ini kami minta pendampingan. Makanya, saya bilang dalam penyusunan RPJMD juga minta pendampingan dari BPKP agar resiko-resiko dalam RPJMD juga bisa berkurang,” tuturnya.

Halaman:

Editor: Kasiridho


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x