Network
"Memang, proses itu harus kami lakukan sebelum 30 hari masa jabatan kepala daerah habis," ujarnya.
Termasuk membahas proses penjabat (Pj) Wali Kota Serang, sehingga ketika masa jabatan kepala daerah habis tidak ada kekosongan.
Maka, kemungkinan besar proses antara masa jabatan habis dengan Pj, bisa dilakukan secara bersamaan.
"Mungkin saja nanti, ketika masa jabatan pak Wali beres tanggal 5 Desember, berarti sekaligus dengan pelantikan Pj yang baru. Jangan sampai ada kekosongan kekuasaan, artinya proses itu beriringan," tuturnya.
Namun, kata dia, untuk melaksanakan pembahasan serta usulan nama-nama Pj, DPRD Kota Serang harus menunggu surat edaran dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
"Nanti kami nunggu edaran dari kemendagri. Karena ada kriteria normatif yang dicantumkan pada peraturan kemendagri nomor 4 tahun 2023," ucapnya.
Dalam surat edaran tersebut, dia menuturkan, pembahasan masa jabatan kepala daerah mempedomani undang-undang (UU) nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 78 ayat (2) dan Pasal 79 ayat (1).
Baca Juga: Kebut Pembangunan dan Tuntaskan Janji Politik, Pasangan Aje Kendor Akui Bakal Tinggalkan PR
"Yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kepala daerah dan wakilnya diberhentikan karena berakhir masa jabatannya," ujarnya.
Nantinya, pemberhentian itu diumumkan oleh pimpinan DPRD pada rapat paripurna dan untuk selanjutnya diusulkan pimpinan DPRD kepada Mendagri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.
