Network
"Makanya, pegawai (Honorer) yang lama masih dipekerjakan. Soal pengangkatan pegawai honorer itu kebijakan dari pusat, saya tidak tahu" ujarnya.
Dikatakan dia, alasan Pemkot Serang masih mempekerjakan atau mempertahankan tenaga honorer atau non ASN, sesuai dengan instruksi dari Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB.
Di dalam aturan Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Aparatur Sipil Negara yang disahkan beberapa waktu lalu, menyebutkan jika tidak ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tenaga honorer.
Disahkannya RUU tersebut juga dilakukan sebagai tindak lanjut dari aspirasi para tenaga honorer di daerah yang secara keseluruhan mencapai sekitar 2,3 juta tenaga non ASN.
Nantinya, Pemerintah Pusat akan membuat aturan melalui Peraturan Pemerintah (PP) untuk penataan pegawai non ASN, dan tidak adanya penurunan pendapatan bagi mereka atau tenaga honorer.
"Beberapa waktu lalu, ada surat dari Kemenpan RB, intinya tenaga honorer masih dipekerjakan (Hingga) 2024. Sampai sekarang pun belum ada perintah bagaimana lagi. Tapi, nanti kami akan menyiapkan anggaran untuk 2024. Paling seperti itu," tuturnya.
Sebelumnya, Pemerintah Pusat secara resmi telah menghapus tenaga honorer untuk tahun 2024.
Bahkan, seluruh instansi baik pusat mau pun dan daerah tidak lagi diperbolehkan untuk merekrut kembali tenaga non ASN baru guna mengisi jabatan ASN.
Hal tersebut sesuai dengan keputusan revisi Undang-undang (UU) nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara resmi ditandatangani oleh Presiden Jokowi pada 31 Oktober 2023 lalu.
Baca Juga: Syafrudin Jagokan Nanang Saefudin Jadi Pj Wali Kota Serang
