Network
KABAR BANTEN - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyoroti aset-aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Cilegon. KPK menilai, Pemkot Cilegon tidak tertib mengurus aset.
Koordinator Wilayah II Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK, Asep Rahmat Suwandha mengatakan, pihaknya melakukan supervisi terkait aset milik pemkot. Mengingat hingga saat ini, masih banyak persoalan seputar aset itu.
“Permasalahan aset di Pemkot Cilegon itu banyak. Mulai dari persoalan sertifikat, penguasaan pihak ketiga, sengketa, dan lain sebagainya,” katanya saat ditemui seusai rapat tertutup dengan Pemkot Cilegon, Rabu 16 September 2020.
Menurut dia, persoalan yang cukup mencolok terkait lahan kompleks perkantoran Pemkot Cilegon seluas 6 hektare dan Gedung DPRD Kota Cilegon seluas 3 hektare. Di mana keduanya berdiri di atas lahan milik PT Krakatau Steel (KS).
“Untuk persoalan ini, dua lahan ini tercatat sebagai aset Pemkot Cilegon. Tapi, PT KS pun mencatatkan hal sama,” ujarnya.
Pihaknya akan mendorong ketegasan pada pencatatan aset tersebut. Karena itu, KPK akan bekerja sama dengan Pemkot Cilegon untuk penyelesaian aset tersebut.
“Pada akhirnya nanti, harus jelas kepemilikannya. Begitu pula pemanfaatannya seperti apa. Nanti akan ada pertemuan-pertemuan lain dengan Pemkot Cilegon,” tuturnya.
Baca Juga : Lelang Sekda Kota Cilegon Sepi Pendaftar
Seperti diketahui, Kompleks Perkantoran Pemkot Cilegon dan Gedung DPRD Kota Cilegon telah lama berdiri di lahan milik PT KS. Selama ini, status lahan tersebut, adalah pinjam pakai berdasarkan MoU antara kedua belah pihak.
