Network
Oleh karena itu ia meminta pengertian dari masyarakat yang sudah menerima sertifikat untuk memotivasi masyarakat lainnya agar ikut program PTSL.
"Karena belum tentu seperti disampaikan pak kakanwil tahun depan ketika Pak Jokowi tidak menjabat lagi belum tentu ada PTSL. Sayang sekali karena PTSL itu dibiayai oleh negara hanya pemohon atau masyarakat menyiapkan patok sama materai, menurut SKB 3 menteri sekitar 130 ribu," ucapnya.
Menurut dia semua masyarakat boleh ikut program PTSL.
Tidak ada persyaratan tertentu, asalkan tanahnya sudah masuk penlok.
Sebab untuk ikut program PTSL pertama kali harus ditetapkan penloknya.
"Harapannya 2025 semua tanah di Indonesia sudah tersertifikasi. Tahun depan 46 ribu targetnya. Silakan bapak ibu menemui RT, RW kades kemudian dieduksi masyarakat diberi pemahaman positif untuk ikut PTSL," katanya.
Menurut dia tidak ada batasan berapapun luasan tanahnya bisa ikut PTSL, yang terpenting masuk penlok.
Untuk permintaan penerbitan sertifikat mandiri pun masih ada saat ini, permintaan atas sendiri di luar penlok.
"Dia datang ke kantor pertanahan melalui loket, nanti biaya pengukuran biaya sendiri panitia biaya sendiri sampai sertfikasi," ucapnya.
Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Banten Rudi Rubijaya mengatakan program strategis nasional tidak bisa diselesaikan BPN sendiri.
