"Karena kita memiliki ambulans desa 133 supaya disiapkan secara detail dengan kades yang punya ambulan," katanya.
Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan RSDP berkaitan dengan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.
Sebab informasi bahwa anggaran pelayanan kesehatan petugas pemilu harus dibackup Pemkab baru masuk ke Pemkab Serang beberapa hari lalu.
Sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran.
Sebab kata dia, SIPD bisa dibuka pusat Kemendagri, oleh karena itu tidak bisa ada pergeseran anggaran untuk backup BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan.
Baca Juga: 15 Nama Bayi Perempuan Islami 2 dan 3 Kata Terbaik Bermakna Sholehah, Cerdas dan Beruntung
Namun pihaknya memastikan tugas tersebut akan dilakukan oleh Dinkes debahn 31 Puskesmas dan RSDP.
"Jadi yang tidak punya BPJS tetap kita layani oleh RSDP karena menggunakan Jamkesda. Tadi saya sampaikan bila Jamkesda itu tidak mencukupi anggarannya karena ini tidak terantisipasi bahwa mem-backup ini akan dimasukkan ke Pemda kita sampai kan agar semua ditangani oleh RSDP," tuturnya.
Namun dalam hal ini yang akan ditanggung hanya yang ber KTP Kabupaten Serang.
Sebab RSDP merupakan rujukan dari beberapa kabupaten kota, sehingga terkait Jamkesda apabila bukan KTP Kabupaten Serang bisa ditanggung Pemda masing-masing.