Saat Pencoblosan Ambulans Puskesmas dan Desa di Kabupaten Serang Harus Stand By

- 8 Februari 2024, 09:55 WIB
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengevaluasi persiapan pelaksanaan pemilu 2024 di pendopo Bupati Serang, Selasa 6 Februari 2024.
Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah mengevaluasi persiapan pelaksanaan pemilu 2024 di pendopo Bupati Serang, Selasa 6 Februari 2024. /Dindin Hasanudin/Kabar Banten


KABAR BANTEN - Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah meminta agar ambulans puskesmas dan desa stand by saat hari H pencoblosan 14 Februari 2024.

Ambulans puskesmas dan desa harus stand by sebagai upaya untuk mendukung pelaksanaan pemilu 2024 dari sisi pelayanan kesehatan.

Hal itu diungkapkan Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah saat melakukan rapat Forkompinda persiapan pemilu 2024 di pendopo Bupati Serang, Selasa 6 Februari 2024.

Baca Juga: Mendekati Hari H Pencoblosan Pemilu 2024, KPU Kabupaten Serang Pastikan SDM Tak Kelelahan

"Kami dari jajaran Pemkab Serang dengan Forkompinda Kabupaten Serang, TNI, polri, Kejari, kepala PN mengundang juga Bawaslu, KPU Kabupaten Serang kita adakan rapat berkaitan persiapan menjelang p


emilu 14 Februari 2024 kita mengevaluasi apa saja yang sudah dilakukan dan belum," ujar Bupati Serang Ratu Tatu Chasanah Kepada Kabar Banten usai rapat Forkompinda.

Tatu mengatakan, dalam rapat tersebut KPU menyampaikan bahwa saat ini distribusi logistik tinggal dilakukan untuk dua kecamatan yakni Waringinkurung dan Kramatwatu.

Kemudian dari Bawaslu juga menyampaikan bahwa mereka meminta ada checking kertas suara di kecamatan atau di PPK.

"Dicek supaya tidak terjadi tertukar kalau tertukar hari H akan repot jadi dipastikan sekarang bahwa di kecamatan tersebut sudah betul, tidak ada tertukar. Kemudian nanti pendistribusian ke TPS juga itu dipastikan ada tanda tertulis di kotak suara TPS berapa desa mana, jadi betul-betul harus secara detail," ucapnya.

Kemudian terkait petugas KPPD dan PTS, ia sudah menugaskan kepada kadinkes untuk berkoordinasi dengan 31 Puskesmas agar menyiapkan ambulans puskesmas dan ambulans desa.

"Karena kita memiliki ambulans desa 133 supaya disiapkan secara detail dengan kades yang punya ambulan," katanya.

Selain itu, ia juga telah berkoordinasi dengan RSDP berkaitan dengan BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan.

Sebab informasi bahwa anggaran pelayanan kesehatan petugas pemilu harus dibackup Pemkab baru masuk ke Pemkab Serang beberapa hari lalu.

Sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan pergeseran anggaran.

Sebab kata dia, SIPD bisa dibuka pusat Kemendagri, oleh karena itu tidak bisa ada pergeseran anggaran untuk backup BPJS kesehatan atau ketenagakerjaan.

Baca Juga: 15 Nama Bayi Perempuan Islami 2 dan 3 Kata Terbaik Bermakna Sholehah, Cerdas dan Beruntung

Namun pihaknya memastikan tugas tersebut akan dilakukan oleh Dinkes debahn 31 Puskesmas dan RSDP.

"Jadi yang tidak punya BPJS tetap kita layani oleh RSDP karena menggunakan Jamkesda. Tadi saya sampaikan bila Jamkesda itu tidak mencukupi anggarannya karena ini tidak terantisipasi bahwa mem-backup ini akan dimasukkan ke Pemda kita sampai kan agar semua ditangani oleh RSDP," tuturnya.

Namun dalam hal ini yang akan ditanggung hanya yang ber KTP Kabupaten Serang.

Sebab RSDP merupakan rujukan dari beberapa kabupaten kota, sehingga terkait Jamkesda apabila bukan KTP Kabupaten Serang bisa ditanggung Pemda masing-masing.

"Jadi supaya Dinkes Kabupaten Serang berkoordinasi dengan Dinkes kabupaten lainnya," ucapnya.

Selain itu Tatu juga bersyukur sampai hari ini netralitas ASN masih terjaga.

Sebab berdasarkan laporan Kajari Serang tidak ada kasus yang masuk dari Pemerintah Kabupaten Serang.

Diharapkan hingga hari akhir tidak ada pelanggaran terjadi.

Tatu juga menekankan dukcapil yang masih punya tugas perekaman terhadap 2.709 anak yang akan genap 17 tahun pada 14 Februari agar terus dikejar.

Dalam rapat ada saran agar KPPS bisa membantu masyarakat usia remaja yang harus segera membuat KTP-el di dukcapil.

"Karena kita punya 11 UPT yang tersebar di 29 kecamatan jadi kita tidak terlalu jauh tidak semuanya masuk ke dukcapil, dan ada yang di lapangan. Supaya ini juga bisa selesai," ucapnya.

Kemudian terkait BPBD dirinya juga menyampaikan jika mereka telah menetapkan atau mengantisipasi daerah rawan banjir.

Pihaknya telah menyampaikan agar TPS tidak ada yang ditempatkan di lokasi yang rawan banjir.

"Terus dari pengalaman pemilu 2019 PLN sejenak mati lampu. Ini saya akan kirim surat pastikan siapa yang bertugas hari itu minta contac personnya dan diupayakan tidak mati lampu terutama saat penghitungan suara karena di malam hari, sampai pagi ini harus dijamin tidak ada persoalan pasokan listrik," katanya. ****

Editor: Yomanti


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x