Network
KABAR BANTEN - Sebanyak 4 warga negara asing atau WNA diamankan petugas Imigrasi Soekarno Hatta, Tangerang, Banten karena diduga menggunakan Paspor dan Visa palsu. Diketahui masing-masing berinisial MHAA (WN Irak), FAIA (WN Sudan), IH dan MA (WN Suriah).
Keempatnya diamankan di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta atau Soetta saat akan masuk maupun keluar dari wilayah Republik Indonesia melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI). Keempatnya diduga menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk mengelabui petugas imigrasi di negara tujuan akhir.
Kepala Imigrasi Kelas I Khusus TPI Soetta Tangerang, Subki Miuldi mengungkapkan, keempat WNA tersebut diamankan dalam operasi pengawasan orang asing di Wilayah Kerja Kantor Imigrasi Soetta selama musim puncak atau peak season perlintasan WNA di bulan Desember 2023 hingga Februari 2024.
"WN Irak berinisial MHAA berusaha keluar wilayah Indonesia menuju Amsterdam menggunakan Garuda Indonesia nomor penerbangan GA88. Pada saat check-in, petugas check-in konter maskapai penerbangan mencurigai dokumen yang bersangkutan, selanjutnya dilakukan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas Imigrasi," ungkap Subki Miuldi dalam keterangannya, Selasa 20 Februari 2024.
Baca Juga: Imigrasi Tangerang Amankan 27 WNA Sri Lanka di Sejumlah Apartemen, Diduga Bikin Resah Warga
Dikatakannya, MHAA diamankan oleh petugas dan ditahan di ruang detensi Imigrasi Soetta karena terbukti menggunakan paspor palsu Uni Emirat Arab palsu. MHAA dijerat dengan Pasal 119 ayat 2 UU RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.
Selanjutnya, WN Sudan berinisial FAIA juga diamankan karena berusaha memasuki Wilayah Indonesia dengan visa kunjungan 211A palsu. FAIA diamankan sesaat setelah mendarat di Terminal 3 Bandara Soetta.
"FAIA datang dengan Maskapai Etihad Airways nomor penerbangan EY474. FAIA menunjukkan Paspor dan Visa yang diduga palsu atau dipalsukan. Hal ini diketahui petugas pemeriksa setelah melakukan pengecekan Visa lewat laman Molina Imigrasi," ujar Subki.
"Karena perbuatannya FAIA dijerat dengan Pasal 121 (b) UU RI Nomor 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian," sambungnya.
