Network
Langkah ini, ujar dia, dilakukan sebagai upaya nyata untuk menjamin akses kesehatan yang memadai bagi para petugas yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kota Cilegon.
"Dengan adanya kartu BPJS yang aktif, diharapkan anggota KPPS dapat dengan mudah mendapatkan layanan kesehatan yang diperlukan tanpa harus merasa khawatir akan biaya yang dibebankan," ucapnya.
Sementara itu, Koordinator Divisi sosialisasi pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat, Nurjanah membenarkan bahwa ribuan anggota KPPS di Cilegon tidak terakomodir dalam ketersedian kartu BPJS untuk penyelenggara pemilihan umum atau Pemilu 2024.
"Kami bersama dengan Dinkes Cilegon akan terus berupaya mendorong kepada dinas terkait agar bisa segera menyediakan kartu BPJS bagi penyelenggara Pemilu 2024," ungkap Nurjanah.
"Iya benar kalau untuk data 3.017 itu memang benar kita tidak terakomodir. Namun, kami dari KPU bersama dengan Dinas Kesehatan terus mendorong mengupayakan ketersedian kartu BPJS untuk ribuan anggota KPPS yang tidak terakomodir," sambung Nurjanah.***
