Network
KABAR BANTEN - Pemerintah Kota (Pemkot) Serang akan membuat perencanaan ulang terkait pembangunan Kawasan Penunjang Wisata (KPW) Banten Lama, yang sampai saat ini belum berprogres.
Mulai dari akses masuk pedagang dan pengunjung, hingga lahan parkir yang sebagian asetnya masih dimiliki Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten.
Asisten Daerah (Asda) II Bidang Pembangunan dan Perekonomian Kota Serang Yudi Suryadi mengatakan, selama ini pembangunan KPW Banten Lama dilakukan oleh sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) dengan perencanaan yang berbeda-beda.
Baca Juga: Selama Ramadan, ASN Pemkot Serang Pulang Lebih Awal
Sehingga, pembangunannya masih menyisakan sejumlah persoalan, dan tidak selesai secara keseluruhan.
"Saat ini kami fokus terhadap perencanaan secara menyeluruh dulu, biar nanti Bappeda yang menyusun dan para OPD terkait yang melaksanakan. Supaya terencana dengan baik dan pembangunannya pun maksimal," katanya, Rabu 13 Maret 2024.
Sebelumnya, dia menjelaskan, perencanaan pembangunan KPW Banten Lama masih bersifat parsial.
Sehingga, para OPD seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Dinas Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga (Disparpora), Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan (DinkopUKMPerindag), hingga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) diminta untuk menyesuaikan program-program yang sudah ada.
"Kalau perlu buat masterplan ulang, jangan Dishub bikin perencanaan, Disparpora bikin perencanaan, DinkopUKMperindag juga bikin perencanaan, sehingga tidak dalam satu perencanaan," ujarnya.
Maka ke depan, kata dia, Pemkot Serang akan membuat satu perencanaan yang menyeluruh, namun secara teknis pelaksanaan akan menyesuaikan dengan situasi, kondisi, dan kemampuan daerah.
Apalagi, Pemerintah Provinsi Banten telah melakukan pembangunan jalan sambungan antara Kasunyatan Kasemen Kota Serang dengan Desa Tonjong di Kabupaten Serang.
"Makanya, kami ingin menyesuaikan pembangunan yang sudah ada dan memanfaatkan akses jalan itu. Karena fungsi KPW ini kan penunjang, sehingga berkaitan dengan kendaraan-kendaraan di zona inti dan aksesbiliti jalan," tuturnya.
Namun, dia mengaku, terdapat beberapa kendala khususnya dalam perencanaan pengadaan lahan untuk jalan akses masuk ke kawasan penunjang wisata.
Kemudian, di dalam kawasan terminal di KPW juga sebagian lahannya merupakan milik Pemprov Banten, sehingga menghambat perencanaan pembangunan.
"Itu permasalahannya. Makanya, nanti kami akan minta terkait aset milik kota yang mana saja dan provinsi. Apabila memungkinkan kami ingin ruislag, supaya di KPW itu satu kesatuan milik pemkot," ucapnya.
Sementara itu, mengenai kios atau lapak pedagang yang berada di KPW Banten Lama, dikatakan dia, ditemukan beberapa permasalahan dan masukan baik dari pengunjung maupun para pedagang soal akses jalan masuk.
"Sekarang itu ada anggapan masyarakat kalau mau masuk harus muter jalan, dan itu harus dikaji ulang. Bappeda juga sudah sepakat akan direncanakan ulang, supaya tidak parsial," ujarnya.
Sementara itu, Kepala DinkopUKMPerindag Kota Serang Wahyu Nurjamil mengatakan, terdapat sekitar 400 pedagang di Kota Serang yang nantinya akan dilakukan penataan oleh Pemkot Serang, dan dipindahkan ke KPW Banten Lama.
"Jadi nanti itu hanya satu kawasan untuk menempatkan pedagang, yaitu di KPW, yang sekarang tidak aktif. Nanti semuanya dijadikan satu," tuturnya.***
