Network
KABAR BANTEN - Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan Provinsi Banten melakukan pengawasan terhadap beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP) yang dipasok oleh Perum Bulog Sub Divre Serang.
Sebab, berdasarkan informasi dan hasil pantauan hampir dua pekan persediaan beras tersebut kosong, khususnya di Pasar Induk Rau (PIR) Kota Serang.
Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Banten Fadli Afriadi mengatakan, berdasarkan hasil pantauan dan monitoring di Pasar Rau, persediaan beras Bulog atau SPHP tidak ada pengiriman, sehingga saat ini stoknya kosong, lebih dari dua peka.
Baca Juga: Potensi Kerugian Capai Rp115 Miliar, Ombudsman Banten Terima 559 Laporan Dugaan Maladministrasi
"Informasinya belum ada stok di Bulog. Makanya nanti akan kami awasi pengirimannya," katanya, Senin (1/4/2024).
Dia menjelaskan, beras SPHP merupakan beras yang digulirkan Pemerintah Pusat melalui Perum Bulog sejak 2023 sebagai program stabilisasi pasokan dan harga pangan.
Beras itu juga berasal dari beras cadangan pemerintah (CBP) yang ada di gudang Perum Bulog.
"Tentunya, hal itu dilakukan bertujuan untuk menjaga stabilitas harga dan ketersediaan beras yang beredar di tingkat konsumen," ujarnya.
Maka dari itu, dikatakan dia, khusus untuk pasokan beras dari Perum Bulog Sub Divre Serang, Ombudsman Provinsi Banten akan melakukan pengawasan dan monitoring lebih lanjut.
